Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie, memberikan respons terhadap pertanyaan anggota DPR mengenai operasional Starlink, layanan internet satelit milik Elon Musk, yang mulai beroperasi di Indonesia.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pertanyaan mengenai potensi dampak negatif Starlink terhadap industri telekomunikasi lokal menjadi sorotan.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menanyakan posisi Kominfo mengenai pro dan kontra kehadiran Starlink.
“Kami khawatir operasi ini merugikan industri telekomunikasi nasional. Apakah pertimbangan Kominfo hanya di daerah 3T (daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)?” tanya Nurul.
Jazuli Juwaini dari F-PKS menekankan perlunya prinsip keadilan dalam kompetisi dan perpajakan, serta perlindungan data nasional.
“Kita tidak boleh terlalu memanjakan Starlink sehingga mengancam perusahaan lokal,” ujarnya, menyoroti persaingan yang tidak seimbang antara Starlink dan penyedia jasa internet lokal yang menggunakan jaringan BTS.
Menanggapi hal tersebut, Menkominfo Budi Arie menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga keadilan dalam kompetisi antar penyelenggara layanan internet.
“Kami tidak akan menganakemaskan Starlink. Kami telah menetapkan dua persyaratan utama, yaitu Network Operation Center (NOC) dan Customer Service (CS) harus berada di Indonesia,” jelas Budi Arie.
Menkominfo juga menegaskan komitmen untuk memastikan kompetisi yang adil antara semua penyelenggara internet. “Equal playing field akan kami ciptakan. Kami akan terus memonitor dan mengevaluasi, jika Starlink tidak mematuhi kebijakan-kebijakan kita, maka tidak akan kami pertahankan,” tegas Budi Arie.
Diskusi ini mencerminkan kekhawatiran dan harapan yang besar dari berbagai pihak terkait penetrasi layanan internet global di Indonesia, yang di satu sisi menawarkan akses cepat dan terjangkau, namun di sisi lain bisa berpotensi mengganggu keseimbangan industri telekomunikasi lokal.
