Berbagai tantangan bermunculan baik di sisi kesehatan maupun ekonomi bagi semua negara, termasuk Indonesia akibat berlanjutnya pandemi Covid-19. Pemerintah terus berupaya maksimal untuk dapat menyelesaikan berbagai dampak tersebut yang timbul.
“Pemerintah juga memitigasi risiko yang muncul melalui kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan dan menjaga kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan pada acara BRI Microfinance Outlook 2022 di Jakarta, Kamis (10/2/2022).
Untuk merespons peningkatan kasus varian Omicron saat ini, Presiden Joko Widodo telah menekankan bahwa percepatan vaksinasi dan peningkatan protokol kesehatan merupakan suatu keharusan, sekaligus untuk menjaga kegiatan perekonomian tetap tumbuh.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,69%. Sementara pertumbuhan tertinggi dialami pada kuartal II-2021 sebesar 7,07% yang sekaligus merupakan pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir,” ujar Airlangga.
Pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut tercermin dari berbagai indikator pertumbuhan di sektor riil yang mengalami peningkatan. Dana Pihak Ketiga juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,2% (yoy) dengan tingkat NPL yang terjaga di level 3%. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan geliat ekonomi dan optimisme mulai terasa oleh masyarakat di segala lapisan.
“Guna meneruskan pemulihan ekonomi, Pemerintah telah mengalokasikan Rp455,62 triliun anggaran PC-PEN untuk tahun 2022. Di tahun ini, UMKM juga akan mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran PEN guna mendorong pemulihan yang lebih cepat,” ujar Menko Airlangga.
Pemerintah juga mendorong Front Loading berbagai Kebijakan Insentif Fiskal dan Perlindungan Sosial di awal tahun 2022 ini. Selanjutnya, sebagai wujud keberpihakan dan dukungan bagi sektor UMKM yang sangat terdampak selama masa pandemi, Pemerintah memberikan kebijakan restrukturisasi kredit untuk mengurangi beban para debitur.
Pemerintah juga mendorong peningkatan perluasan akses pembiayaan untuk UMKM melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial. Tujuannya, agar porsi kredit UMKM meningkat pada tahun 2022 sebesar 20% dan secara bertahap menjadi 30% pada tahun 2024.
