Menko AHY Tegaskan Infrastruktur Bisa Dihadirkan jika Tata Ruangnya Ditetapkan dengan Benar

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membuka Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Sulawesi yang digelar di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (10/7/2025). (Foto: Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan tata ruang harus menjadi panglima dalam setiap proses pembangunan wilayah, khususnya di kawasan Sulawesi. 

Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat membuka Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Sulawesi yang digelar di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (10/7/2025).

“Dalam forum ini, kami menekankan pentingnya tata ruang sebagai panglima dalam arah pembangunan ke depan. Wilayah harus dikelola secara bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan ruang, terutama untuk kawasan-kawasan yang seharusnya steril dari pembangunan karena memiliki fungsi mitigasi bencana,” kata Menko AHY dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Pemerintah pusat dan daerah, menurut Menko AHY, dihadapkan pada berbagai kepentingan yang semuanya penting: mulai dari ketahanan pangan melalui perlindungan lahan pertanian, penyediaan hunian, hingga ekspansi kawasan industri.

Khusus wilayah Sulawesi, lanjut Menko AHY, peranannya kian sentral dalam peta industri nasional, terutama dalam mendukung hilirisasi sektor pertambangan dan perkebunan. Oleh sebab itu, penataan ruang harus mampu menjadi landasan hukum dan teknis untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

“Diperlukan kebijakan strategis yang berdasarkan pada tata ruang yang benar—mana yang harus dipertahankan sebagai ruang hijau, lahan pertanian untuk menunjang swasembada pangan, dan mana yang dapat dikembangkan menjadi kawasan permukiman atau industri,” katanya.

Dalam forum tersebut, Menko AHY mengapresiasi peran Kementerian ATR/BPN sebagai garda terdepan dalam mewujudkan tata ruang yang adil dan seimbang. Ia menegaskan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memegang peran penting dalam memperkuat landasan legal dan teknis pembangunan wilayah.

Keberhasilan penyusunan RDTR, sambung Menko AHY, harus didukung data spasial yang akurat, termasuk peta skala besar 1:5.000 dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Menurutnya, peta ini sangat penting untuk penyusunan RDTR yang menjadi dasar dalam menghadirkan investasi dan menentukan zona-zona untuk industri, bisnis, maupun konservasi lingkungan.

“Dengan RDTR yang tersedia, maka seharusnya tidak lagi terjadi kesalahan dalam penggunaan wilayah untuk keperluan apa pun. Infrastruktur hanya bisa hadir jika tata ruangnya sudah ditetapkan dengan benar,” jelasnya.

Empat Arahan Utama yang Menjadi Panduan

Dalam pidatonya, Menko AHY juga menyampaikan empat arahan utama yang menjadi panduan dalam pengelolaan pembangunan wilayah ke depan. 

Pertama, penyelarasan RPJMD dengan RPJMN secara spasial. Kedua, percepatan legalisasi RDTR dan pemanfaatan OSS berbasis spasial. Ketiga, integrasi data sektoral dalam satu basis data geospasial. Dan keempat, memastikan seluruh program pembangunan mempertimbangkan aspek ketahanan bencana, kerentanan iklim, dan daya dukung lingkungan.

“Empat hal ini menjadi pedoman penting dalam merumuskan arah pembangunan wilayah yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi lingkungan dan masyarakatnya,” tutur Menko AHY.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Fadel Muhammad, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Renny A. Lamadjido, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Forkopimda Sulawesi Tengah, wali kota dan bupati se-Sulawesi, sekretaris daerah, serta para kepala OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi.

Menko AHY didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infra, Nazib Faizal, serta Staf Khusus Menteri, Sigit Raditya.

Topik