Di tengah banyaknya kasus hukum yang menghebohkan publik, integritas dan profesionalitas lembaga peradilan menjadi taruhan. Dalam situasi itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi menunjukkan upayanya untuk menjadi oase dengan deretan prestasi yang ia torehkan.
Meski begitu, integritas dan profesionalitasnya tetap masih perlu diuji oleh waktu. Ia diharapkan konsisten dapat melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan dengan amanah. Sebagai nakhoda badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan itu, Masyhudi tentu mengemban mandat berat yang tersemat di pundaknya.
Relawan Pro Joko Widodo alias Projo punya pandangan tersendiri terhadap Masyhudi. Projo menilai, Masyhudi merupakan sosok pemimpin yang sangat menginspirasi. Hal ini setidaknya dilihat dari kinerja Masyhudi selama memimpin kejaksaan.
“Saya melihat Pak Masyhudi ini sangat menginspirasi, terutama bagaimana prestasinya yang telah membuat Biro Kepegawaian (Biropeg) Kejaksaan sebagai satu-satunya unit yang mengelola sumber daya manusia atau SDM yang mampu mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jokowi (Projo) Indramayu Agus Suwarjono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (27/10/2022).
Upaya Masyhudi itu, dinilai Agus, selaras dengan program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Menurut pimpinan organisasi kemasyarakat pendukung Presiden Jokowi itu, Masyhudi sebagai penegak hukum dari Korp Adhyaksa yang perlu mendapatkan apresiasi. Ibadah nyata yang diwujudkan birokrat Kejaksaan berkelas Internasional adalah keinginan pria kelahiran Semarang 17 Juni 1968 ini.
“Semua itu sudah diwujudkan Masyhudi pada waktu menjabat sebagai kepala Biro Kepegawaian, dengan membangun enam area perubahan di satuan kerja Biro Kepegawaian. Kerja nyata tersebut dilakukan sebagai kerja keras mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau WBBM,” ucap Agus kembali menegaskan.
Paling tidak, terdapat enam area perubahan yang ia lakukan. Di antaranya, Area Penataan Tata Laksana yang meliputi pembangunan sistem kerja, manajemen kerja maupun inovasi-inovasi yang mendukung kinerja. Hal ini terdiri dari pembenahan Standard Operating Procedure alias SOP seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dari seluruh bagian.
Begitu juga dengan upayanya melakukan redesign website, meliputi pelayanan berbasis digital antara lain kanal e-ijin. Ini merupakan fasilitas kepada pegawai Kejaksaan yang akan mengajukan ijin ke luar negeri secara on-line, informasi alur layanan maupun standar pelayanan, jadwal Diklat pada tahun berjalan, informasi beasiswa, pemberitaan kinerja Biropeg, kanal Reformasi Birokrasi yang memberitakan progres pembangunan zona integritas pada Biro Kepegawaian dan informasi rekrutmen CPNS, alur penerimaan CPNS hingga pengumuman CPNS secara transparan.
Selain itu, ia juga melakukan aktivasi media sosial berupa instagram, facebook, twitter dengan menampilkan kinerja dan informasi yang diperlukan, akses data pegawai secara on-line. Seluruh pegawai pun dapat mengakses data pribadi melalui gawainya masing-masing.
Ia juga menyediakan e-mail pribadi dengan domain @kejaksaan.go.id dan pembuatan e-office berupa pembuatan aplikasi administrasi perkantoran yang memungkinkan alur distribusi adiministrasi menjadi terpantau dan lebih cepat serta mendukung administrasi secara paperless.
Ditambah lagi adanya area penataan sistem manajemen SDM, yakni pengiriman SDM Biro Kepegawaian pada pelatihan-pelatihan kepegawaian modern, seperti Certified Human Resouces dan Bimtek Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.
Selanjutnya, adanya Area Penguatan Akuntabilitas, yakni pembenahan manajemen pelayanan dengan mengaplikasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Pada tanggal 31 Mei 2019, Biro Kepegawaian secara resmi telah menerima akreditasi ISO 9001:2015. Lalu, ada juga Area Penguatan Pengawasan dan Area Peningkatan Pelayanan Publik.
Masyhudi juga melakukan perubahan-perubahan di Biro Kepegawaian Kejaksaan yang berfokus pada tata kelola pengembangan kompetensi pegawai. Ini utamanya dalam pemberian pelayanan pendidikan di lingkungan Kejaksaan RI.
Beberapa pelayanan yang diberikan adalah dengan memfasilitasi pemberian beasiswa pendidikan formal kepada UNHAS, UNILA, UNPAD, UGM, UNAND, Beasiswa Eka Tjipta Foundation dan LPDP serta adanya kelas kerjasama UNDIP-Kejaksaan RI.
Lebih jauh Agus menjelaskan, saat memimpin Karopeg Kejaksaan RI, Masyhudi juga memberikan pembekalan kepada 10 pegawai penerima beasiswa bahasa mandarin di Huaqio University China. Beasiswa bahasa Mandarin di Huaqio Univesity merupakan agenda tahunan dari Huaqio Univesity kepada 44 negara, yang nantinya akan berlangsung selama 2 semester hingga akhir Juli tahun 2020.
“Dalam pemberian layanan beasiswa saat itu sangat dirasakan betul manfaatnya, dikarenakan dari mulai pengumuman adanya beasiswa, seleksi hingga pengumuman kelulusan, tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada pegawai,” ungkap Agus.
Dalam perkembangannya, ia tidak hanya melakukan pembenahan infrastruktur, tapi juga peningkatan tata laksana. Ini ditunjukkan oleh Biropeg Kejaksaan yang secara serius mengaplikasikan standar mutu ISO 9001:2015.
Pada 31 Mei 2019, Masyhudi melakukan serangkaian audit baik internal maupun eksternal. Sebagai buahnya, ICSM lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh Komite Akreditasi Nasional secara resmi memberikan sertifikat ISO 9001:2015 kepada Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung.
Capaian Prestasi dan apresiasi ini tentunya sangat bermanfaat dalam mewujudkan Adhyaksa kelas dunia yang digagas oleh Masyhudi dan diharapkan terus berlanjut sehingga dapat diterapkan di seluruh Indonesia, khusunya di Kalimantan barat.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)