Mencari Sosok Pengganti Anies, Siapa yang Paling Pas Pimpin DKI?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal segera lengser dari jabatannya pada 16 Oktober 2022. Hal ini membuat Komisi II DPR RI mendesak pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera melakukan pengisian jabatan untuk posisi penjabat (Pj) Gubernur DKI ini.

Hingga sejauh ini Mendagri telah meminta tiga calon nama dari DPRD DKI Jakarta dan tigas usulan nama dari Kemendagri.

“Enam nama ini akan dirapatkan oleh Presiden melalui Tim Pertimbangan Akhir (TPA), nah dari rapat itulah nanti akan menentukan penjabat,” ujar anggota Komisi II DPR Anwar Hafid kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (2/9/2022).

Anwar menekankan bahwa hal pertama menyangkut pengisian jabatan itu, yakni harus segera dilakukan persis bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan.

“Kita berharap enggak ada lagi Plt, tapi kita berharap begitu berakhir masa jabatannya Pak Anies itu, langsung dilantik bersamaan dengan penjabat yang baru,” kata dia.

Untuk penentuan kriteria bagi pengganti Anies, Anwar menyebutkan tentunya harus pimpinan tingkat madya setingkat eselon I, kemudian berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau TNI-Polri yang bekerja di 10 kementerian yang dikecualikan sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Setingkat eselon I ini yang menduduki jabatan pimpinan tingkat madya di kementerian-kementerian, kalau dia itu ASN atau juga misalnya ada di UU ASN itu ada 10 kementerian yang juga bisa diduduki oleh TNI-Polri. Nah jadi ini kriteria yang boleh duduk di situ,” terang Anwar.

Anggota dari Fraksi Partai Demokrat ini juga menyebutkan tiga kriteria yang lebih spesifik untuk calon penjabat pengganti Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta yang juga sudah disampaikan kepada Mendagri Tito Karnavian.

Anwar melihat bahwa Jakarta membutuhkan pemimpin yang komprehensif serta bisa menggaet seluruh tingkatan masyarakat, baik tingkatan atas maupun menengah ke bawah.

“Jadi perpaduan itu, perpaduan bagaimana seorang kepala daerah itu bisa ke atas dan bisa ke bawah ya kalau menurut saya ya, yang kedua tentu berpengalaman karena Jakarta ini kan daerah yang heterogen jadi dibutuhkan seorang pemimpin yang punya pengalaman pemerintahan,” ungkap Anwar.

Tidak hanya pengalaman di pemerintahan saja, Anwar juga menyinggung bahwa penjabat gubernur DKI Jakarta juga harus memiliki pengalaman teritorial agar lebih menguasai daerah yang akan dipimpinnya.

Kriteria terakhir yang disebut oleh Anwar yang tidak kalah pentingnya adalah terkait pimpinan yang netral, tidak berpihak pada siapapun terutama yang berkaitan dengan partai politik.

“Ketiga tentu kriterianya adalah pemimpin yang benar-benar berdiri di atas semua golongan tidak berpihak apalagi kita akan menghadapi pileg, pilpres, kemudian termasuk pilkada. Maka posisi gubernur DKI itu sangat sangat menentukan untuk barometer kesuksesaan untuk ke depan,” tutur Anwar menekankan.