Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (Permikomnas), Khusniyati mendesak pemerintah serius menjamin data pribadi masyarakat. Hal ini Khusniyati tekankan, menyusul maraknya kebocoran data pribadi serta lemahnya sistem keamanan terhadap perlindungan data masyarakat yang sedang menjadi sorotan berbagai pihak.
Bahkan dari e-commerce sampai setingkat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pun tidak luput dari kebocoran data. Terbaru muncul pernyataan dengan terancam hilangnya 200 juta data warga negara Indonesia. Hal ini terjadi dengan alasan, ratusan server penyimpanan data berusia tua dan kedaluwarsa.
Padahal sebagian yang memanfaatkan data ini adalah korporasi, kelompok bisnis, dan usaha-usaha produktif lainnya.
“Negara seharusnya bisa mengantisipasi hal ini dan keamanan database menjadi prioritas, mengingat data masyarakat adalah salah satu hal yang fundamental serta berada di sana semua,” kata Khusniyati di Jakarta, Jumat (15/4/2022).
Menurut Khusniyati selama ini pemerintah terkesan abai, bukannya menanggulangi masalah malah membiarkan sampai ada masalah, ini menunjukkan seolah Pemerintah tidak perduli.
Padahal, data kependudukan menjadi basis utama dari data pemilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
“Bahkan persoalannya karena software maupun hardware-nya tidak di lakukan proses maintenance secara layak. Lawak sekali hal ini terjadi” ungkapnya.
Sebelumnya Luqman Hakim Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, mengatakan adanya ancaman serius terhadap data kependudukan. Yakni ancaman hilangnya 200 juta data kependudukan yang tersimpan di data center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
“Kita menghadapi ancaman serius mengenai data kependudukan. Hampir dua ratus juta data kependudukan yang tersimpan di data center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terancam hilang atau musnah,” kata Luqman. [yud]
