Pemerintah Kota Malang terbitkan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga atau KK berhuruf braille. KK berhuruf braille ini khusus warga kaum difabel netra.
Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Eny Hari Sutiarny mengatakan inovasi ini sebagai wujud Kota Malang yang ramah terhadap kaum difabel. KK berhuruf braille ini juga merupakan terobosan pertama di Provinsi Jawa Timur (Jatim).
“Sejak 2019, kami membuat dokumen kependudukan dalam Braille. Ini adalah yang pertama di Jawa Timur. Sebuah inovasi Dispendukcapil Kota Malang untuk masyarakat yang mempunyai disabilitas netra agar bisa membaca dokumen kependudukannya,” ujarnya di Malang, Rabu (12/1/2022).
Pemkot Malang akan memberikan dua dokumen kepada kaum difabel netra yaitu dokumen asli pada umumnya dan dokumen yang berhuruf braille.
Dalam pembuatan dokumen berhuruf braille, Pemkot Malang melibatkan Dinas Sosial Jatim melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra yang berlokasi di Malang.
“Kalau ada dokumen kependudukan milik penyandang disabilitas netra akan kami salin dan kirim ke sana untuk dialihkan ke huruf Braille,” kata Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Sudarmanto.
Malang Terbitkan KK Berhuruf Braille Hanya Sebagai Tambahan
Dia mengatakan dokumen berhuruf braille ini yang bersifat tambahan atau sebagai pendukung kaum difabel netra. Namun untuk pengurusan administrasi dokumen lainnya tetap menggunakan dokumen asli pada umumnya.
“Pemohon membawa KTP, KIA, KK, ataupun dokumen kependudukan lainnya ke loket atau lewat petugas kami di kelurahan masing-masing. Tidak perlu surat pengantar segala macam. Fotokopi saja, nanti kami proses. Kalau untuk yang belum punya dokumen bisa mengajukan permohonan seperti biasa dan otomatis akan kami buatkan Braillenya juga,” ujarnya.
Pemkot Malang juga terus melakukan sosialisasi terkait inovasi ini agar kaum difabel netra paham dan bisa memanfaatkannya.
Untuk awal tahun ini sudah ada delapan pemohon yang ingin menerjemahkan dokumen-dokumen kependudukannya dalam huruf Braille.
Wali Kota Malang, Sutiaji, menyebut inovasi ini wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap semua golongan masyarakat. Inovasi ini sejalan dengan misi ketiga Pemkot Malang. Misinya adalah mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.
“Pemkot Malang selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua warga Kota Malang. Tanpa melihat status dan fisiknya. Semua warga Kota Malang harus mendapat pelayanan yang baik,” ucapnya.
