Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk hentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Rencana ini pun disambut baik oleh kalangan epidemiolog, dengan catatan cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster sudah mencapai 80 persen.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah berencana akan hentikan atau cabut PPKM, mengingat saat ini situasi pandemi COVID-19 di Indonesia trennya sedang positif, angka penurunannya terus menurun.
Menurutnya, kasus harian COVID-19 di tanah air, pergerakannya sudah di bawah 1.000 kasus setiap harinya. Karenanya, pemerintah akan segera melakukan kajian agar bisa memutuskan untuk mencabut PPKM atau tidak.
“Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90, ya artinya imunitas kita sudah baik. Ada apapun dari manapun ya enggak ada masalah,” kata Jokowi di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (26/12/2022).
Pernyataan senada sebelumnya disampaikan Kemenkes. Kemenkes mengatakan kajian tentang penghentian PPKM itu membahas tentang upaya menyiapkan masyarakat dan fasilitas kesehatan (faskes).
“Masih jadi pembahasan para ahli epidemiologi dan kesehatan masyarakat untuk menyiapkan masyarakat dan faskes. Surveilens kasus dan genomik diperkuat dan kesadaran masyarakat untuk tes,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Minggu (25/12/2022).
Wacana pemerintah yang hendak melalukan pencabutan PPKM disambut baik oleh Epidemiolog lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Yudhi Wibowo.
“Kalau menurut data, itu (kasus COVID-19) trennya kan menurun. Kalau memang menurun, ya saya kira (rencana penghentian PPKM) boleh dipertimbangkan,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (26/12/2022).
Kendati demikian, ia turut mengingatkan pencabutan PPKM harus diimbangi dengan cakupan vaksinasi COVID-19, utamanya vaksin dosis ketiga. “Boleh dihentikan jika cakupan vaksin sudah mencapai 80 persen,” ujarnya.
Disinggung soal kemungkinan terjadinya peningkatan kasus COVID-19 setelah penghentian PPKM, dia yakin pemerintah dapat segera mengambil tindakan pengendalian.
“Di pusat kan banyak pakar-pakar, pertimbangannya sudah sangat banyak. Kalau saya secara pribadi sudah oke (PPKM dihentikan),” tegas Yudhi
