Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp300 ribu per 3 bulan, menuai kritikan. Karena mafia minyak goreng masih bebas berkeliaran.
Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira tidak sepakat dengan program BLT minyak goreng Rp300/3 bulan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kok bukan mafia minyak gorengnya yang diberantas.
Selanjutnya, Bhima menyebut program BLT minyak goreng tak lebih dari parasetamol. Fungsinya hanya menghilangkan demam atau nyeri semata. Sementara penyakitnya tetap saja bertahan di dalam tubuh. “Ibarat parasetamol ini cuma menurunkan demam, tapi penyebab utama naiknya harga minyak goreng belum ada solusinya,” kata Bhima kepada Inilah.com, Senin (4/4/2022).
Seharusnya, kata Bhima, pemerintah menyelesaikan akar permasalahan yang memicu kelangkaan serta mahalnya harga minyak goreng. Suka atau tidak, ada masalah serius dalam tata kelola minyak goreng di tanah air.
Dirinya juga mempertanyakan akurasi penerima BLT minyak goreng. Bisa saja ada yang menerima BLT minyak goreng dobel, lantaran di program keluarga harapan (PKH), dan pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang gorengan.
Sedangkan ekonom senior UI, Chatib Basri mengapresiasi program BLT minyak goreng untuk masyarakat, sudah tepat ketimbang subsidi. Karena dijamin lebih tepat sasaran. “Langkah pemerintah saya kira sudah benar dengan membiarkan harga (minyak goreng) mengikuti pasar, kemudian diberikan BLT. Kenapa? Beban BLT itu lebih kecil dibandingkan subsidi dari seluruh barang. Bayangkan kalau seluruh minyak goreng disubsidi, atau seluruh BBM disubsidi, kelompok kaya akan menikmatinya juga,” papar mantan Menkeu era Presiden SBY itu.
Jika penyaluran BLT minyak goreng dinaikkan dari 20 juta menjadi 40 juta rumah tangga, kata dia, beban APBN tidak terlalu besar ketimbang subsidi. “Kalau 160 juta orang dibagi empat atau 40 juta rumah tangga, kalau Rp 300.000 kan berarti Rp 12 triliun sebulan. Bayangkan, itu lebih dari 60% penduduk Indonesia dikasih BLT. Jadi impact-nya itu sebetulnya bisa dimitigasi,” papar Chatib.
Akhir pekan lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan program BLT minyak goreng untuk 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) dan 20,5 juta keluarga yang berhak. Nilai Rp100 ribu per bulan dibayarkan langsung 3 bulan yakni April hingga Juni 2022. Program ini untuk meringankan beban masyarakat di tengah mahal dan langkanya harga minyak goreng.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)