Pemerintah Indonesia terus sempurnakan data dengan meluncurkan Dashboard SDGs Indonesia Versi 3.0. Demi percepatan meraih 17 poin pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).
Dalam peluncuran Dashboard SDGs Indonesia Versi 3.0, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), disokong United Nations Resident Coordinator Office (UNRCO) serta United Nations Children’s Fund (UNICEF). Acaranya digelar secara hybrid di Hotel Mandarin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
“Indonesia berkomitmen terus mendorong tercapainya agenda global, melalui tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pada 2020, PBB telah mencanangkan percepatan pelaksanakan SDGs yang targetnya kurang 8 tahun lagi,” papar Vivi Yulaswati, Plt Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas.
Dikatakan Vivi, percepatan implementasi 17 tujuan yang tersemat dalam SDGs, perlu dukungan platform data yang mampu bekerja cepat, cermat dan akurat. Apalagi, dari 17 sasaran SDGs itu, dijabarkan lagi menjadi 247 indikator oleh lembaga data dan statistik PBB yakni United Nations Statistical Commision (UNSC). Seiring perkembangan teknologi, jumlah indikator tersebut masih bisa bertambah.
“Di Indonesia kita terus mengembangkan meta data indikator SDGs yang saat ini sudah versi 3.0. Platform data ini, banyak gunanya termasuk menyusun RPJM yang memuat 289 indikator. Lebih banyak (indikator ANSC), termasuk proxy indicator yang dipergunakan banyak program,” terangnya.
Upaya pemerintah Indonesia menyempurnakan data, lanjut Vivi, juga dilakukan beberapa negara. Berdasarkan Asia Pacific SDGs Progress Report 2022 menyebutkan, ketersediaan data di kawasan Asia Pasifik pada akhir 2021, naik 2 kali lipat ketimbang 2017.
“Lebih dari setengah negara di Asia Pasifik, status ketersediaan datanya cukup baik. Artinya, ketersediaan data minimal di dua titik data, untuk 123 indikator global. Dan, 80 indikator global yang datanya tersedia, namun belum dilaporkan reguler,” ungkapnya.
Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia? Vivi menyebut, Indonesia masuk peringkat 5 negara dengan ketersediaan data tertinggi di Asia Pasifik. Dan, nomor 3 untuk kawasan Asean. “Kita terus lakukan penyempurnaan data. Ini penting untuk mengukur progress pencapaian SDGs. Termasuk mengukur bagaimana dampaknya di masyarakat,” tuturnya.
Kementerian PPN/Bappenas, lanjut Vivi, terus mengembangkan instrumen dalam menunjang terjadinya orkestrasi pelaksanaan SDGs. Salah satunya melalui dashboard SDGs, yang terus dikembangkan sebagai platform digital visualisasi. Dan, dashboard SDGs ini, tidak hanya berguna untuk memantau dan mengevaluasi, namun juga menjadi sarana diseminasi capaian SDGs kepada publik. Sehingga SDGs bisa dicapai secara tepat waktu.
“Saat ini dashboard SDGs sudah sampai pada tahap 3 jadi tentunya banyak sekali kolaborasi. Kami sangat gembira dengan kolaborasi ini karena berbagai inovasi untuk menyajikan data dan capaian SDGs yang kredibel terpercaya dan ter-update kita terus upayakan,” tandas Vivi.
Dia menuturkan, untuk mengukur progress pencapaian SDGs, diperlukan data berkualitas, tepat waktu, terpilah, mudah diakses, dan terpercaya. Dengan ketersediaan data memadai, pemerintah dapat mengukur progres capaian SDGs baik antar waktu termasuk menilai kemajuannya dibandingkan target-target yang telah ditetapkan.
“Data juga memungkinkan kita untuk mengkuantifikasi dampak dari aksi-aksi nyata yang dilakukan tidak saja melalui program dan kegiatan dari pemerintah, pemerintah daerah tetapi juga para pemangku kepentingan lainnya,” kata Vivi.
Vivi mengungkapkan meskipun ketersediaan data SDGs terus membaik terdapat sejumlah tantangan dalam penyediaan data terutama di pilar pembangunan lingkungan. Dalam hal ini mencakup tujuan 5, 11,12,13,14 yang diikuti juga dengan tujuan 16. “Di Indonesia sendiri dari 289 indikator terdapat 70 indikator yang datanya tidak ada atau memang belum terlaporkan,” kata Vivi.
Adapun, lanjut Vivi, terdapat tiga kategori data yang belum tersedia. Pertama, data tahun 2021 yang memang belum disampaikan atau belum selesai dihitung sebanyak 30 indikator. Kedua, data yang belum pernah dilaporkan sama sekali sebanyak 24 indikator. Ketiga, data yang survei pengumpulan datanya tidak terlaksana karena pandemi COVID-19, tercatat ada 16 indikator.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)