Perubahan peta politik terjadi bukan hanya setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dari partainya jelang Idul Fitri lalu. Namun, adanya dukungan simbol politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir saat pengumuman capres usungan PDIP.
Trust Indonesia Research and Consulting mencermati ada sejumlah skenario kocok ulang koalisi partai politik (parpol) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, kepada inilah.com di Jakarta, Selasa (25/4/2023), menyebutkan lima skenario kocok ulang koalisi dari hasil analisis Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia (Asosiasi Presisi). Berikut lima skenario tersebut:
Skenario Pertama
1. Poros Ganjar Pranowo:
(PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PPP)
Persentase: 48,1%
2. Poros Prabowo Subianto:
(Partai Gerindra, PKB)
Persentase: 23,7%
3. Poros Anies Baswedan
(Partai NasDem, Demokrat, PKS)
Persentase: 28,4%
Skenario Kedua
1. Poros Ganjar Pranowo:
(PDI Perjuangan, PAN, PPP)
Persentase: 33,3%
2. Poros Prabowo Subianto:
(Partai Gerindra, Golkar, PKB)
Persentase: 38,5%
3.Poros Anies Baswedan :
(Partai NasDem, Demokrat, PKS)
Persentase: 28,4%
Skenario Ketiga
1. Poros Ganjar Pranowo:
(PDI Perjuangan, PKB, PAN, PPP)
Persentase: 43,4%
2. Poros Prabowo Subianto:
(Partai Gerindra, Golkar)
Persentase: 28,4%
3. Poros Anies Baswedan:
(Partai NasDem, Demokrat, PKS)
Persentase: 28,4%
Skenario Keempat
1. Poros Ganjar Pranowo:
(PDI Perjuangan, PAN, PPP)
Persentase: 33,3%
2. Poros Prabowo Subianto:
(Partai Gerindra, Golkar)
Persentase: 28,4%
3. Poros Anies Baswedan:
(Partai NasDem, Demokrat, PKS, PKB)
Persentase: 38,5%
Skenario Kelima
1. Poros Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto:
(PDI Perjuangan, PAN, PPP, Golkar, Gerindra, PKB)
Persentase: 71,8%
2. Poros Anies Baswedan:
(Partai NasDem, Demokrat, PKS)
Persentase: 28,4%
Peluang Anies
Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli juga mencermati peluang Anies Baswedan untuk mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai capres bersama cawapres pendampingnya nanti masih terbuka luas dengan syarat dukungan dari partai pengusung memenuhi syarat Presidential Threshold 20%. Secara riil partai pengusung Anies (Koalisi Perubahan: NasDem, Demokrat, PKS) telah mengantongi 28,4%, lebih dari 20% PT.
Adapun terkait Anies dalam kasus Formula E yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fadhli menggarisbawahi bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum yang sejatinya segala keputusan KPK untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus berlandaskan hukum, yakni minimal dua alat bukti.
Faktanya, ia menyebutkan, belum ada sejarah di Indonesia bahwa KPK pernah menetapkan status sebagai tersangka kepada capres menjelang pendaftaran. “Ini bisa menimbulkan kegaduhan politik nasional bahkan bisa mengganggu stabilitas politik nasional. Kenapa? karena KPK sebagai lembaga penegak hukum bukan sebagai alat politik penguasa,” kata Fadhli.
KPK, tegas Fahdli, harus menjaga muruahnya dengan tidak bermain politik. Jika ingin menetapkan status tersangka kepada seorang capres mestinya jauh-jauh hari sebelum kandidat tersebut diusung oleh partai-partai koalisi.
“Apalagi kita ‘tahu sama tahu’ bahwa partai pengusung Anies adalah partai oposisi PKS dan Demokrat plus partai ‘mbalelo’ (NasDem) terhadap pemerintah,” lanjut dia.
Sedangkan menyangkut jika Partai Demokrat digoyang dan pilihan terburuknya harus keluar dari Koalisi Perubahan, menurut Fadhli maka pastinya ada risiko yang cukup besar yang harus ditanggung oleh partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut.
“Bisa berimbas kepada turunnya kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat dan bahkan dapat menggerus elektoral Partai Demokrat,” kata Fadhli menekankan.
Dalam pandangan Fadhli, tanpa Partai Demokrat, Anies masih bisa tetap maju sebagai capres karena tentunya NasDem dan PKS tidak akan tinggal diam karena kedua partai tersebut masih punya hubungan relasi yang sangat baik dgn partai-partai lain, sehingga peluang mengajak partai lain untuk bergabung masih terbuka lebar demi memenuhi PT 20%.
