Lawatan perdamaian Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia yang didampingi Ibu Negara Iriana Widodo, menuai banyak apresiasi dari dunia internasional.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai keberhasilan Jokowi menjadi bukti prinsip nonblok dan bebas aktif Indonesia dijalankan dengan baik.
“Tak ada pemimpin negara di dunia yang bisa diterima secara terbuka oleh dua negara yang sedang berperang. Tidak ada juga pemimpin negara yang masuk ke Ukraina dengan membawa ibu negara. Ini bukti prinsip nonblok dan bebas aktif Indonesia dijalankan dengan sangat baik,” kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/7/2022).
Burhanuddin menilai misi perdamaian yang dilakukan Jokowi tidak hanya menguntungkan bagi kedua negara berkonflik, tetapi juga Indonesia bahkan dunia.
Dalam catatan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), sebanyak 1,6 miliar orang di berbagai negara bakal menanggung dampak perang antara dua negara bekas Uni Soviet tersebut. Terkait krisis pangan, seluruh negara berkembang akan merasakan efek terburuk akibat perang Ukraina dan Rusia, termasuk Indonesia.
“Kini dampak perang Rusia dan Ukraina mulai terasa di Indonesia. Ada inflasi di sektor pangan. Jelas ada kepentingan domestik Jokowi untuk Indonesia,” ungkap Burhanuddin.
Karena itu, misi perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia menjadi salah satu cara mengurangi dampak krisis pangan bukan hanya di Indonesia, tapi juga dunia.
Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menyatakan, Jokowi secara khusus juga membicarakan soal krisis pangan saat bertemua pemimpin Ukraina dan Rusia.
Bahkan Jokowi juga membicarakan pangan dalam KTT G7 yang berlangsung di Jerman.
“Bapak Presiden menyerap apa yang (para pemimpin) G7 katakan, mendengar dari Zelensky, dan mendengar dari apa yang dibicarakan presiden Putin. Kendati demikian, beliau tidak dalam posisi seperti hakim (memutuskan segala sesuatu seperti AS),” kata Hikmahanto.
