Pengacara PDI Perjuangan Maqdir Ismail mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan praperadilan. Hal ini dilakukan lantaran laporan atas penyitaan handphone (HP) milik Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto serta stafnya, Kusnadi, ditolak oleh Bareskrim Polri.
“Saya kira kalau soal praperadilan sih pasti akan kita lakukan, cuma soal waktu saja,” kata Maqdir di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).
Lebih lanjut, Maqdir menjelaskan pihaknya masih melakukan kajian atas rencana pengajuan gugatan tersebut. Ia ingin memastikan bahwa pengajuan ini sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada.
“Dalam arti kita mesti lihat betul praperadilan ini kita arahnya ke mana,” ucapnya.
Di samping itu, Maqdir menyatakan bahwa penyitaan HP yang dilakukan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak semestinya terjadi. Karena, sebagai Sekjen PDIP tentu membutuhkan alat komunikasi untuk kegiatan politik partainya. Ditambah, penyitaan juga dilakukan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
“Tapi paling tidak catatan-catatan mas Hasto itu dari permbicaraan kami cukup banyak hal-hal strategis berkaitan dengan kepentingan partai,” tuturnya.
Sebelumnya, polisi menolak laporan yang dilayangkan oleh PDIP terkait penyitaan handphone dan sejumlah barang lain milik Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan stafnya, Kusnadi saat menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK pada Senin (10/6/2024).
Kuasa hukum Staf Hasto, Petrus Selestinus mengeklaim kepolisian menyarankannya untuk mengajukan gugatan praperadilan.
“Disarankan oleh kanit tadi ditempuh praperadilan terlebih dahulu” ujar Petrus Salestinus, di Mabes Polri, Kamis (13/6/2024).
Atas dasar itulah kemudian Petrus bersama tim kuasa hukum lain akan segera mempersiapkan berkas guna mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.
“Pelanggaran ini harus diuji terlebih dahulu melalui mekanisme praperadilan yang sekarang ini sedang disiapkan. Kira-kira dalam satu dua hari ini akan didaftar,” kata Petrus
