Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi, tetap menegaskan perpanjangan bantuan pangan beras tidak berkaitan dengan muatan politis meski programnya berjalan hingga bulan Juni 2024.
Arief berdalih penyaluran bantuan pangan beras di tahun 2023 ini efektivitas dapat membantu menjaga inflasi dan harga beras. Tekanan inflasi dirasakan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR sebagai Keluarga Penerima Manfaat atau KPM).
Pemerintah secara resmi akan memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kg hingga Juni 2024 atau beberapa bulan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Sebelumnya, bantuan ini akan diberikan hingga Desember 2023 saja.
“Perpanjangan bantuan pangan beras sampai Juni 2024 telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Kita pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis, mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini. Masyarakat dan segenap elemen bisa mengawasi bersama,” ujar Arief dalam keterangan resminya di Jakarta, pada Minggu (19/11/2023).
Dia menjelaskan, perpanjangan bantuan beras ini sebagai langkah antisipasi dampak perubahan iklim yang turut berimbas pada pergeseran panen raya padi di tahun depan. Jadi, langkah ini merupakan murni bentuk perhatian pemerintah agar dapat terus menjaga daya beli dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Arief, panen raya yang biasanya ada di Maret dan April diperkirakan akan mundur atau kemungkinan akan bergeser 1 atau 2 bulan setelahnya.
“Sementara kita juga sama-sama ketahui, tahun 2024 ada Pemilu di Februari dan Idul Fitri di April. Pada momentum-momentum tersebut, demand untuk beras sebagai pangan pokok mengalami peningkatan,” jelasnya.
“Untuk itu, Bapak Presiden Joko Widodo meminta untuk selalu memperkuat stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang nantinya disalurkan melalui bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) hingga Juni 2024,” sambungnya.
Lebih lanjut, Arief menyatakan penyaluran bantuan pangan beras ini berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga inflasi nasional. Meskipun sumber CBP termasuk berasal dari pengadaan luar negeri, ia menekankan harga di tingkat petani tidak akan begitu terpengaruh.
“Dapat dilihat, selama dua kali tahap penyaluran bantuan pangan beras di tahun ini, inflasi dapat terjaga, terutama inflasi beras. Begitu pula harga beras di konsumen yang dapat ditekan agar tidak bergejolak semakin tinggi,” ujar eks Direktur Utama ID FOOD ini.
Untuk program ini, total keluarga yang akan menerima bantuan pangan beras di 2024 sebanyak 22.004.077 KPM. Ini berdasarkan data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Tak hanya beras 10 kg, Pemerintah juga akan memperpanjang bantuan pangan stunting berupa telur dan daging ayam hingga Juni 2024.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)