Kunjungan belasan anggota Komisi I DPR ke rumah dinas KSAL Laksamana Yudo Margono pada Jumat (2/12/2022) dengan dalih melaksanakan verifikasi faktual menjadi sorotan. Kunjungan tersebut selain tidak memiliki dasar hukum dianggap sebatas basa-basi saja, pelengkap stempel, selepas Komisi I DPR memberi persetujuan Yudo menjadi Panglima TNI terpilih, berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Peneliti Formappi Lucius Karus menyebutkan, kunjungan belasan anggota Komisi I DPR tersebut tak urgen, karena DPR sejatinya hanya tukang stempel usulan presiden saja. Maka kunjungan tersebut sebatas pertunjukan (show) yang mengesankan DPR memiliki sedikit kuasa terhadap panglima.
“Ini justru mengesankan bahwa fit and proper itu juga cuma basa-basi saja sih. Karena bukannya mengunjungi rumah panglima sebelum fit and proper tetapi justru setelahnya.” kata Lucius, di Jakarta, Minggu (4/12/2022).
Menurutnya, kunjungan tersebut turut menggambarkan betapa tidak profesional relasi Komisi I dengan TNI. “Apalagi ketika DPR cenderung untuk menyetujui semua usulan presiden. Maka sesungguhnya penunjukan panglima sudah selesai di tangan presiden saat sebelum mengirimkan nama ke DPR,” tambahnya.
“Kalau (kunjungan) sesudah fit and proper kan kesannya Komisi I mau menerima ucapan terima kasih keluarga panglima, karena sudah terpilih, ya keluarga panglima mungkin mau menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan politik Komisi I yang telah memilihnya,” lanjut Lucius
Lucius menyimpulkan, kunjungan Komisi I DPR ke rumah dinas Panglima TNI terpilih tidak relevan, begitu pula dengan dalih verifikasi faktual. “Komisi I mesti menyiapkan hal apa saja yang perlu mereka gali saat kunjungan ke rumah itu. Yang keliru ketika kunjungan ke rumah para calon dilakukan bak seremoni saja,” kata dia.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)