Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ade Irfan Pulungan membantah reshuffle kabinet didasari oleh langkah Partai NasDem mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Menurut Ade, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didasari oleh evaluasi kinerja para menteri. “Nanti siapa yang direshuffle konteksnya adalah kinerja, bukan konteks dalam kanal yang sifatnya politik,” kata Ade dalam diskusi yang diselenggarakan oleh MNC Trijaya, Sabtu (7/1/2023).
“Misalnya, menterinya yang masih katakanlah dalam kutip lambat menjalankan program yang telah ditentukan oleh presiden karena sisa waktu periodisasi ini kan hanya tinggal enggak sampai dua tahun lagi,” sambungnya.
Dia menjelaskan Jokowi kerap datang ke daerah-daerah setelah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dicabut. Hal itu, lanjut Ade, dilakukan Jokowi untuk meninjau langsung program-program pemerintah yang dijalankan melalui kementerian dan lembaga.
Diketahui, Jokowi kerap melemparkan sinyal akan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak menyebutkan nama menteri yang akan dia depak dari Kabinet Indonesia Maju.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga sempat menyebutkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang merupakan kader Partai NasDem perlu dievaluasi.
Menurut Djarot, kedua menteri itu dinilai tidak mendukung program-program Jokowi, khususnya program mengenai ketahanan pangan.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” tutur Djarot.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)