Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat pesan peringatan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar mencegah kebocoran data pemilih Pilkada serentak tahun 2024.
Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan, untuk mencegah kebocoran data pemilih terjadi pihaknya bakal berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu guna memastikan keamanan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hingga dikonversikan menjadi Data Pemilih Tetap (DPT).
“Itu jadi catatan kami (pesan dari Mendagri Tito mencegah kebocoran data pemilih Pilkada 2024), Satgas keamanan siber-nya juga akan terus bantu untuk bersama-sama jaga data KPU, dalam hal ini DP4 yang akan kami konversi menjadi data pemilih,” kata Betty usai acara penyerahan data DP4 oleh Kemendagri di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2024).
Namun, Betty tidak bisa memastikan sistem keamanan yang dimiliki KPU dapat mencegah kebocoran data Pemilih Pilkada 2024.
Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI ini pun hanya mengatakan, lembaganya berusaha semaksimal mungkin menjaga data pemilih.
“Yang bisa kita usahakan adalah menjaga data pemilih. Mudah-mudahan dengan bantuan semua pihak, kita bisa menjaga data pemilih sebaik mungkin. Kita usahakan Insya Allah,” ucapnya.
Diketahui, adapun total data jumlah DP4 untuk Pilkada Serentak 2024 yang diserahkan Kemendagri kepada KPU yaitu 207.110.768 jiwa.
Rinciannya, laki-laki 103.228.748 jiwa dan perempuan 103.882.020 jiwa yang bersumber dari data Ditjen Dukcapil Kemendagri.
DPT Pemilu (Pilpres-Pileg) 2024 yang dikelola KPU pun diduga kuat bocor. Peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim bahwa dirinya mendapatkan 204 juta lebih data penduduk Indonesia itu dengan cara meretas situs KPU.
Jimbo mengunggah data tersebut di forum jual-beli hasil peretasan, Breachforums pada akhir November 2023 untuk dijual seharga 74 ribu dolar AS atau sekitar Rp 1,2 miliar.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menjaga data pemilih Pilkada serentak 2024 agar tidak bocor ke pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Hal ini disampaikan Tito ketika menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
“Sistem keamanan untuk cyber security terutama, tolong dari teman-teman KPU betul-betul bisa dijaga (identitas penduduk yang ada dalam DP4),” kata Tito dalam sambutanya di kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2024).
Eks Kapolri ini pun memperingatkan sanksi pidana hukum apabila Hasyim Asy’ari Cs tidak menjaga data dari Ditjen Dukcapil Kemendagri itu dengan tidak baik. Jerat pidana UU Perlindungan Data Pribadi pun mulai berlaku secara efektif pada 17 Oktober 2024.
“UU Perlindungan Data Pribadi mulai berlaku efektif Oktober 2024. Dan ada risiko hukum kalau terjadi kebocoran,” katanya.
Tito pun khawatir, potensi peluang kebocoran data terjadi ketika KPU menyerahkan data pemilih ke Partai Politik (Parpol). Untuk mencegah hal itu terjadi, ia mengimbau KPU memiliki sistem proteksi teknologi keamanan yang ketat.
“Jadi mohon, sama-sama kita jaga. Apalagi nanti kalau sudah data ini diserahkan kepada teman-teman partai politik. Jadi, fitur-fitur yang harus dilindungi tentunya, itu yang dapat kita lindungi,” ujarnya.
