Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyidikan kasus baru yaitu dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Presiden RI di Jabodetabek dalam lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos).
“(Penyidikan baru) Pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” ujar Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada awak media di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024).
Tessa menjelaskan, kasus dugaan korupsi bansos presiden merupakan pengembangan perkara dari Program Bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (ΡΚΗ) 2020-2021 di lingkungan Kemensos.
Kasus tersebut telah menjerat Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistics, Muhammad Kuncoro Wibowo (MKW) dan Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP), Ivo Wongkaren (IW).
Dimana Majelis Hakim Tipikor memvonis Kuncoro 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider 12 bulan. Sedangkan Ivo Wongkaren, dikenai pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp62.591.907.120 (Rp62,5 miliar) subsider 5 tahun penjara.
“Jadi tersangka IW ini merupakan pengembangan perkara distribusi bansos yang baru-baru sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor,” ucap Tessa.
Diketahui dalam surat dakwaan Ivo dalam perkara penyaluran bansos beras presiden tersebut terjadi hampir bersama dengan program Bantuan Sosial Beras (BSB) yang dilakukan oleh Kemensos yang sedang melaksanakan program Banpres di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi (Jabodetabek).
Ivo sendiri merupakan salah satu vendor pelaksana dengan menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (PT ALA). Dia diikutsertakan dalam pendistribusian bansos berkat kedekatan dirinya dengan salah seorang di Kemensos.
Pada PT ALA itu juga merupakan memiliki paket dalam jumlah besar dibandingkan perusahaan lain yang menjadi vendor pekerjaan bansos banpres.