Sekelompok orang dari Koalisi masyarakat yang tergabung dalam Rakyat Sumsel Menggugat (RSM) menggeruduk Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak lembaga antirasuah itu agar menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi bantuan sosial di Palembang kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Meminta Ketua KPK melimpahkan kasus bantuan dana hibah Kota Palembang, Sumatera Selatan, Tahun 2017 kepada Kejaksaan Agung jika tidak mampu mengungkap,” ujar koordinator aksi, Ibrahim, dikutip Antara Kamis (4/11/2021).
RSM kata Ibrahim juga mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Wali Kota Palembang Harnojoyo terkait kasus dugaan korupsi tersebut.
Ibrahim mengatakan dugaan korupsi tersebut telah dilaporkan oleh sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.
“Mendesak transparansi Dumas KPK terhadap laporan-laporan organisasi yang telah melaporkan,” ujarnya.
Menurut Ibrahim, mestinya bansos itu diberikan kepada masjid, musala, sekolah, organisasi masyarakat (ormas), Legiun Veteran dan warga yang tertimpa musibah kebakaran. Namun dari penelusuran dilakukan beberapa bantuan terindikasi fiktif.
Ibrahim mengatakan, terkait dana bantuan pendidikan, ada beberapa sekolah yang mengaku tidak pernah menerima bantuan tersebut, bahkan ada nama sekolah yang sudah tidak beroperasi lagi.
“Alat bukti yaitu surat pernyataan dari Bendahara Organisasi Mahasiswa yang tidak pernah menerima bantuan, surat pernyataan dari sekolah baik yang menerima maupun yang tidak menerima, surat pernyataan dari korban kebakaran yang tidak pernah menerima bantuan sosial,” ungkap Ibrahim.
Dia menambahkan jumlah anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palembang tidak sama dengan jumlah total pengeluaran untuk kepentingan bansos tersebut. Diduga ada indikasi penggelembungan dana mencapai Rp9 miliar.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)