Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan pejabat negara agar tidak menyelewengkan program kesejahteraan para nelayan. KPK siap mengawal pelaksanaan program nelayan dan bakal memiskinkan pejabat yang nekat korupsi.
Firli mengakui pemerintah telah membuat banyak program yang bertujuan untuk menyejahterakan nelayan. Namun pada praktiknya, program-program tersebut tidak dimaksimalkan, malahan dijadikan kesempatan untuk korupsi, sebut saja kasus
ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, maupun tukar guling tanah untuk tambak.
“Saya ingatkan kepada aparatur pemerintah termasuk pejabat yang terkait untuk jangan main-main dengan hajat hidup nelayan, khususnya pada aturan dan program kesejahteraan bagi saudara-saudara kita ini,” kata Firli, di Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Dia memastikan KPK bersama institusi penegak hukum lainnya akan membongkar semua praktik-praktik korupsi yang menyengsarakan para nelayan Indonesia tanpa terkecuali. Bila perlu menerapkan instrumen tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Saya pastikan akan kami kejar, tangkap, dan jerat siapa pun yang berani mengusik apalagi memakan anggaran negara untuk kesejahteraan nelayan Indonesia dengan pasal tindak pidana korupsi yang paling berat hukumannya. Jika memiliki cukup alat bukti kuat, akan kami pilih opsi miskinkan koruptor dengan pasal TPPU,” katanya.
Menurut Firli, nelayan merupakan pahlawan devisa samudera bahkan menjadi agen pertahanan tegaknya kedaulatan karena kerap melaut hingga ke wilayah perbatasan. KPK mendorong agar nelayan Indonesia diangkat menjadi pahlawan ekonomi devisa samudera, pahlawan pertahanan dan kedaulatan negara.
“Para nelayan sering singgah dan menginap di pulau-pulau terluar saat berlayar mencari ikan, menjadi agen pertahanan tegaknya kedaulatan Tanah Air dan kekayaan negara dari hasil laut karena menjadi informan kegiatan kapal asing yang menerobos kedaulatan, khususnya kegiatan ‘illegal fishing’ di perairan NKRI,” ujar dia.
