Pemerintah Korea Selatan mempertimbangkan untuk memasok senjata ke Ukraina pasca penandatanganan perjanjian antara Rusia dengan Korea Utara soal pelibatan militer jika salah satu negara diserang.
Penasihat Keamanan Nasional Chang Ho-jin menyesalkan “perjanjian strategis komprehensif” yang ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korut Kim Jong Un dalam pertemuan puncak keduanya di Pyongyang pada Rabu (19/6/2024).
“Pemerintah menyatakan keprihatinan yang mendalam dan mengutuk penandatanganan perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara Korut dan Rusia, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama militer dan ekonomi,” kata Chang dalam konferensi pers di kantor kepresidenan.
Chang mengatakan, kerjasama apapun baik secara langsung ataupun tidak yang membantu meningkatkan militer Korut adalah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan akan tunduk pada pengawasan dan sanksi internasional, dan Korsel berjanji akan mengambil tindakan yang sesuai.
“Kami bermaksud meninjau kembali masalah pasokan senjata ke Ukraina, “kata Chang, mengisyaratkan perubahan kebijakan Korsel sebelumnya untuk tidak menyediakan senjata mematikan untuk Ukraina.
Namun, seorang pejabat kepresidenan mengatakan Korsel akan mempertahankan ambiguitas strategis mengenai jenis senjata tersebut.
“Langkah-langkah pasti akan diumumkan kemudian, dan akan menarik untuk melihat bagaimana tanggapan Rusia, dibandingkan mengungkapkan rencana kami terlebih dahulu,” kata pejabat itu kepada wartawan.
Selain itu, Korsel juga akan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap empat kapal, lima organisasi dan delapan individu yang terlibat dalam transfer senjata dan minyak antara Rusia dan Korea Utara, kata Chang.
Saat ini, terdapat 1.159 unsur yang tunduk pada kendali ekspor ke Rusia setelah perang Ukraina, dan Korea Selatan akan menambah 243 unsur baru, sehingga totalnya menjadi 1.402 yang terkena sanksi.
