News

Korea Utara Desak Warganya Ganti Nama Pakai Unsur Sosialis

Kamis, 01 Des 2022 – 19:53 WIB

ganti nama sosialis

Pemerintahan rezim Kim Jong-un mendesak warganya mengganti nama dengan memakai unsur militeristik dan sosialis demi menjunjung ideologi negara komunis itu. (foto: KCNA)

Pemerintah Korea Utara mendesak warganya untuk mengganti nama dengan menggunakan unsur seperti militeristik dan sosialis demi menjunjung ideologi negara itu.

Diwartakan Radio Free Asia, Kamis (1/12/2022), seorang warga mengatakan otoritas Korut baru-baru ini meminta warga yang memiliki akhiran vokal lembut untuk diubah menjadi lebih ideologis.

Tak hanya itu, nama anak-anak juga diminta diubah jika dinilai tak cukup ‘revolusioner’.

“Perintah otoritas kehakiman untuk segera mengganti nama anti-sosialis sudah ditegaskan di setiap rapat warga sejak Oktober,” kata warga Hamgyong Utara yang tak ingin disebut namanya kepada Radio Free Asia.

“Mulai bulan lalu, pemberitahuan terus-menerus dikeluarkan pada pertemuan warga unit jaga lingkungan untuk mengubah semua nama tanpa konsonan akhir,” lanjut dia.

Warga itu mengatakan bagi yang tidak memiliki konsonan akhir, diberikan waktu hingga akhir tahun untuk menambahkan ‘makna politis’ pada untaian nama mereka guna ‘memenuhi standar revolusioner’.

Sementara itu, sumber lain juga mengatakan bahwa dalam pertemuan dan pemberitahuan publik, pejabat Korut telah menginstruksikan orang dewasa dan anak-anak untuk mengubah nama mereka jika dianggap terlalu lembut dan sederhana.

Mereka yang tidak memiliki konsonan akhir juga diminta mengubah nama karena dianggap ‘anti-sosialis’.

Perintah ubah nama ini dikeluarkan setelah Korut mendapati banyak warga yang menggunakan nama-nama lembut seperti yang ada di Korea Selatan selaku musuh bebuyutannya. Pemerintah menilai nama-nama semacam itu menunjukkan sikap ‘anti-sosialis’.

Pemerintah rezim Kim Jong-un bahkan tak segan mendenda siapa pun yang tidak menggunakan nama dengan makna politis.

“Pihak berwenang mengkritik beberapa generasi keluarga karena tak ragu menamai anak-anak mereka dengan campuran nama China, Jepang, dan Korea Selatan ketimbang Korea Utara,” ujar sumber kedua.

Meski demikian, belum diketahui apakah pemerintah benar-benar serius untuk memberikan denda kepada warga yang menolak ganti nama.

Aturan ini sendiri banyak ditentang oleh para orang tua. Mereka dengan sinis mempertanyakan apakah mereka mesti menggunakan nama kuno seperti Yong Chol, Man Bok, atau Sun Hui untuk tinggal di Korut.

Warga menilai perintah tersebut adalah bukti “tirani otoritas yang memaksakan kolektivisme”.

Mereka tak habis pikir lantaran tak diberi kebebasan untuk sekadar menamai dirinya sendiri.

Di masa lalu, warga Korut memang didesak untuk memberi nama patriotik kepada anak-anak mereka dengan makna ideologis bahkan militeristik, seperti Chung-sim (kesetiaan), Chong-il (senjata), Pok-il (bom), atau Ui-song (satelit).

Namun dalam beberapa tahun terakhir, warga mulai menamakan anak-anak mereka dengan lebih lembut dan lebih mudah diucapkan, seperti A-ri (orang tersayang), So-ra (cangkang keong), dan Su-mi (super cantik). Nama-nama itu dibuat dengan mengikuti tren nama-nama dengan akhir vokal lembut seperti di Korsel.

Pemerintah Korut pun tak terima lantaran nama-nama seperti di Korsel dinilai menunjukkan sikap ‘anti-sosialis’.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button