News

Komisi VIII DPR Soroti Sejumlah Masalah Fasilitas Pemondokan Jemaah Haji di Madinah


Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memberikan sejumlah kritik terhadap fasilitas pemondokan jemaah haji Indonesia di Hotel Huda Taiba, Madinah. Saat mengunjungi hotel tersebut pada Sabtu (8/6/2024), Marwan menekankan meskipun ada peningkatan fasilitas dibanding tahun lalu, namun masih terdapat sejumlah masalah yang harus segera diatasi.

“Pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, beberapa jemaah kita dikeluarkan dari hotel karena kontrak sudah selesai. Mereka merasa belum cukup karena sebagian besar booking time hanya delapan hari. Jika pesawat delay, akan timbul perselisihan karena jemaah merasa baru tujuh hari, padahal kontrak delapan hari,” tutur Marwan dalam keterangan tertulisnya dikutip di Jakarta, Senin (10/6/2024).

Marwan juga menyoroti masalah kapasitas kamar. Ia menyebutkan dalam keputusan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR, maksimal lima orang per kamar. Meskipun orang Indonesia cenderung rapi, sering mandi, dan menggunakan banyak air, namun lebih dari lima orang akan menyebabkan masalah di kamar mandi. 

“Kita sepakat paling banyak lima orang (per kamar), tapi dalam situasi tertentu bisa saja enam orang. Ini akan menyebabkan antrean di kamar mandi panjang,” jelasnya.

Selain itu, Marwan menekankan pentingnya pengecekan ulang fasilitas hotel untuk gelombang kedua jemaah haji setelah pelaksanaan ibadah di Mekah. “Nanti pada tahap kedua, kita akan cek lagi fasilitas hotel untuk jemaah Indonesia. Kita akan pastikan apakah fasilitas tersebut sesuai dengan kesepakatan,” ujarnya.

Marwan juga menyinggung tentang kemungkinan adanya pelanggaran kesepakatan baik dari pihak hotel maupun pemerintah Indonesia sendiri. Di masa lalu, ungkap dia, kesepakatannya lima orang per kamar, tapi ternyata dibuat tujuh orang. 

“Ini bukan kebijakan pemerintah kita, tapi kebijakan hotel yang perlu dievaluasi. Namun, mungkin saja pemerintah Indonesia juga menempatkan lebih dari yang disepakati,” tambah politikus Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut, Marwan menyoroti pentingnya keberadaan petugas untuk menghindari jemaah tersesat, mengingat banyak jemaah adalah orang yang baru pertama kali ke luar negeri dan menghadapi perbedaan kultur serta bahasa. 

“Meskipun jaraknya dekat, petugas tetap diperlukan di semua sudut yang memungkinkan jemaah tersesat,” tuturnya.

Kritik Marwan ini menggarisbawahi kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas layanan pemondokan jemaah haji Indonesia demi kenyamanan dan kelancaran ibadah mereka. 

Back to top button