Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyayangkan adanya legislator dari Fraksi Partai NasDem, yang diduga menjanjikan pemberian Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) bagi yang memilih kerabatnya di Pilkada 2024.
“Kan tidak boleh menjanjikan, menerima, itu ada dua hal, (pertama) sebagai pejabat negara, kemudian yang kedua menjanjikan. Jadi saya pikir disayangkan lah hal seperti itu terjadi,” ucap Kaka kepada Inilah.com, Rabu (26/6/2024).
“Kita sangat menyayangkan dan harapannya tidak terjadi lagi ke depan, tetapi tidak boleh ada yang impunity,” sambungnya.
Dia berhadap Bawaslu melakukan pengawasan maksimal agar peristiwa ini tidak terjadi pada Pilkada 2024. Pasalnya sejumlah pelanggaran sejenis sempat terjadi pada Pemilu 2024 seperti terungkap dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Maka seyogyanya di pemilihan ini, apa yang disampaikan oleh MK itu kemudian diimplementasikan dalam pemilihan (serentak) ini sehingga pemilihan ini akan memberi ruang untuk remedial atau perbaikan untuk pelaksanaan pemilihan serentak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kaka juga meminta kepada semua pihak untuk jeli dalam melihat adanya dugaan pelanggaran jelang Pilkada 2024. Pasalnya saat ini belum memasuki masa kampanye sehingga tidak bisa dilakukan penindakan.
“Perlu diperjelas dulu, apakah (oknum) mempromosikan KIPK kepada warga tentang program KIPK, artinya belum terjadi penyalahgunaan anggaran negara. Atau domain kedua, sudah ada anggarannya kemudian digunakan itu sebagai promosi, berarti sudah terjadi penyalahgunaan sumber daya negara,” kata dia.
Selain itu, Kaka juga mengingatkan kepada seluruh pejabat negara tidak memanfaatkan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi atau parpol. Pasalnya penyalahgunaan fasilitas negara masuk dalam kategori pelanggaran.
“Misalnya dia datang sebagai kader partai tertentu dalam hal ini NasDem. Kemudian dijelaskan juga dia datanganya tidak menggunakan fasilitas negara,” tuturnya.
“Ketika dia menggunakan fasilitas negara dan datang sebagai anggota DPR, maka dia tidak boleh menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk proses-proses kampanye terselubung,” tandasnya.
Oknum Anggota DPR Diduga Pakai KIPK untuk Kampanye
Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi Billy Mambrasar menyatakan timnya menemukan sejumlah permasalahan terkait penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), terutama di Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.
Laporan ini, kata dia, didapatkan dari sejumlah pemuda yang mengeluhkan penggunaan program KIPK sebagai bahan kampanye oknum anggota DPR, untuk kepentingan kerabatnya yang maju pada Pilkada 2024.
“Memang ada laporan bahwa beberapa oknum mempergunakan program KIP-K ini sebagai bahan kampanye mereka. Selaku Stafsus Presiden, saya menampung aspirasi para pemuda dan pemudi Sulbar ini, dan segera menindaklanjuti dengan Policy Memo atau Rekomendasi Kebijakan kepada Presiden RI,” ujar Billy.
Ia menegaskan, sikap kritisnya ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya konflik kepentingan dalam penyaluran KIPK, seperti yang sering terjadi selama ini
“Sebagai Stafsus Presiden Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar, saya mohon kepada para pimpinan dan pejabat negara baik di eksekutif maupun legislatif (DPR RI), agar ikut memastikan distribusi KIP-K ini tepat sasaran dan tepat guna. Bagaimana mungkin kita punya generasi unggulan, jika beasiswa KIP Kuliah saja tidak tepat sasaran,” tutur dia.
Informasi yang beredar, oknum anggota DPR yang dimaksud berasal dari Fraksi Partai NasDem dan bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan. Bahkan disebut-sebut oknum tersebut giat menyuarakan mengenai program KIP-K.
Hingga saat ini, baru ada dua pasangan bakal calon yang mendeklarasikan diri maju di Pilkada Kabupaten Polman. Salah satunya Dirga Adhi Putra Singkarru. Ia telah resmi dideklarasikan sebagai bakal calon bupati, pada Minggu (9/6/2024) lalu, oleh Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Yang menarik, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem Ratih Megasari Singkarru didapuk jadi ketua tim pemenangan. Ratih memang bukan orang jauh Dirga, mereka adalah kakak-adik.
Saat deklarasi di Hotel Ratih Polewali, ia terang-terangan ‘jualan’ janji pemberian beasiswa KIP-K. Ratih mengklaim selama ini sudah berhasil mendistribusikan Rp1 triliun beasiswa KIP-K ke Polman dan jumlah itu akan bertambah banyak jika para warga Polman mau memenangkan Dirga-Iskandar dalam kontestasi pilkada.
“Jika keduanya nanti terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Polman akan memudahkan anggaran pendidikan khususnya pemberian beasiswa,” ucap dia.