Plh Asdep Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Perekonomian Suroto mengatakan, saat ini tren pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menguat, akan tetapi belum merata. Karenanya keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diyakini mampu mendorongnya pemerataan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi hingga saat ini di atas angka 5 persen, mulai dari kuartal 4 2021-kuartal 1 2023, kisaran tumbuh di atas 5,03 persen. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi yang spasial, memang pulau Jawa masih menjadi pusat pertumbuhan dengan angka share sebesar 57,17 persen disusul oleh Sumatra 21,82 persen, Kalimantan sekitar 9 persen, Sulawesi 6,87 persen, kemudian Papua dan Nusa Tenggara sekitar 2 persen.
“Dengan pertumbuhan ekonomi ini masih terdapat kesenjangan antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, di mana kegiatan perekonomiannya masih berpusat di Pulau Jawa,” ujarnya dalam webinar bertajuk ‘Pembangunan IKN sebagai Momentum Kebangkitan Nasional Untuk Memperkuat Persatuan Kesatuan Bangsa’ pada Jumat (19/5/2023).
Oleh karena itu, IKN bertujuan tidak hanya sebagai simbol identitas negara, namun juga agar tercapainya pemerataan dan keadilan ekonomi ekonomi. Lebih lanjut dia menjelaskan, terkait strategi pembangunan ekonomi di IKN, terdapat enam klaster ekonomi yang berperan sebagai ekonomi super hub, dan dua klaster pendukung.
Pada klaster ekonomi terdapat industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan pariwisata kebugaran, bahan kimia dan produk kimia, serta energi rendah karbon. “Sementara klaster pendukung, ada pendidikan menuju abad 21, kemudian ada smart city dan pusat industri,” tambah dia.
Suroto juga menjabarkan perihal sembilan konsep pertumbuhan wilayah di IKN. Saat ini pada wilayah perencanaan (WP) I yakni Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), konstruksinya sudah dimulai sedangkan status tanah dan detail dokumen dalam tahap penyelesaian. “Kemudian WP 2 sampai dengan WP 9 desain peruntukan dan paket investasi dalam pengembangan,” tandasnya.
Lalu beberapa prospek investasi yang telah dikembangkan untuk menarik investasi dalam mendorong pengembangan IKN, ada beberapa mega proyek di IKN yang telah diidentifikasi, seperti jalan tol Balikpapan-IKN, Bandara Balikpapan, Pelabuhan Kariangau Semayang.
Kemudian ada beberapa TOD (Transit Oriented Dev.) yang dikembangkan, pengembangan financial center, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), serta pengembangan kawasan pariwisata.
“Ada 9 proyek flagship investasi di WP 1 yang telah diformulasikan oleh Otorita IKN, mulai dari sektor fasilitas hiburan, ini calon investornya PSSI dan Pakuwon. Fasilitas kantor ada PT PP (Persero) dan Bank Indonesia, fasilitas kesehatan ada 2 rumah sakit yang sedang didiskusikan, fasilitas pendidikan Jakarta Intercultural School (JIS), fasilitas hunian dan hotel Jambuluwuk dan Vasanta,” jelas Suroto.
Selain itu, terdapat pula insentif untuk menarik investasi dalam rangka pengembangan IKN sesuai PP Nomor 12 Tahun 2023. Mulai dari kemudahan pemberian perizinan berusaha di IKN, kemudahan berusaha di IKN, pengurangan pajak usaha di IKN, hingga fasilitas penanaman modal di daerah mitra IKN.
Contoh berbagai kemudahan ini, tambah Suroto, seperti kemudahan kepemilikan saham asing untuk badan usaha, jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah yang paling kompetitif, kemudian pengurangan pajak tax holiday hingga 100 persen. “Kemudian ada super-tax deduction hingga 350 persen untuk kegiatan litbang, pengembangan keahlian dan kompetensi, dan pembangunan fasum atau sosial yang nirlaba,” pungkas Suroto.
Diana Rizky
Beri Komentar (menggunakan Facebook)