Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segara memeriksa 69 pegawai yang asal-usul harta kekayaannya dianggap masih belum jelas.
Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan bahwa berdasarkan hasil analitik, pihaknya melakukan cek formal juga material terkait anomali harta kekayaan pegawai internal.
Apabila nanti ditemukan ketidakwajaran, ia menyebut pihaknya akan mengecek lagi, mulai dari harta yang tidak dilaporkan hingga transaksi mencurigakan.
“Untuk LHK 2019 artinya yang dilaporkan 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear. Total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil, klarifikasi, untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Awan dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Ia pun mengaku telah memperoleh data-data dari 69 pegawai tersebut, namun tidak mau membeberkan nama-namanya. Awan menambahkan pihaknya akan segara memanggil dan memeriksa lebih lanjut para pegawai tersebut.
“(Sebanyak) 69 (pegawai) tidak clear itu akan kita panggil dan itu bagian dari menentukan risiko, panggil klarifikasi, periksa. Daftar kami ada rincian, tapi tidak akan kami buka di sini,” ujarnya.
Kasus pejabat Kemenkeu hidup dengan kemewahan yang berlebih menjadi santapan publik usai terungkapnya harta diduga tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kanwil Jakarta Selatan II.
Rafael memiliki harta yang hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Rafael per 2021, ia memiliki total kekayaan Rp56.104.350.289, dan tidak memiliki utang sama sekali.
