Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai perdana sejak Senin (6/1/2025) memunculkan banyak masalah. Salat satunya pada dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi mitra mandiri Badan Gizi Nasional (BGN).
Kekacauan yang dialami dapur-dapur mitra mandiri terjadi di berbagai lokasi yang disebabkan oleh BGN. Sumber Inilah.com menyebutkan, di antara sekian banyak persoalan, salah satunya yaitu semua peralatan dapur harus standar BGN, seperti ompreng atau tempat menaruh nasi dan lauk pauk.
“Ompreng-ompreng buat makan tadinya ada di pasar sekarang itu kan ditarik enggak ada di pasar, hilang, dan ketentuan untuk ompreng saja itu harus mengandung nikel 8,” ujar sumber tersebut saat ditemui di Jakarta, Jumat (10/1/2024).
Untuk mendapatkan ompreng yang sesuai ketentuan BGN, bukan hal yang mudah karena mitra mandiri harus beli di tiga perusahaan yang sudah ditunjuk BGN. Masalahnya, harganya melonjak signifikan, dari yang sekitar Rp40 ribuan hingga Rp50.000 di pasaran menjadi Rp70.000.
“Harus beli di tiga PT itu oleh BGN, meski cuma enggak punya ompreng yang sesuai BGN, itu mitra mandiri jadi digagalkan dan banyak mitra mandiri yang juga mengundurkan diri karena enggak punya ompreng yang mengandung nikel 8,” kata sumber itu.
Padahal, ungkapnya, Presiden Prabowo Subianto, melarang PT untuk terlibat dalam penyediaan kebutuhan program MBG, termasuk perlengkapan makan atau peralatan dapur. “Pak Prabowo inginnya melibatkan yayasan dan koperasi sehingga kalau ada untung sedikit, misalnya Rp1000 bisa dikasih ke yayasan atau koperasi.”
Belum lagi, kata dia, peralatan-peralatan dapur lainnya mulai dari kompor, timbangan, water heater hingga frezzer harus sesuai standar ketat BGN. “Harus nyucinya pakai water heater, air panas. Restoran saja nggak pakai water heater untuk mencuci,” ucapnya.
Hal ini yang menyebabkan dapur-dapur mitra mandiri seperti yayasan dan pondok pesantren menjadi tidak siap karena untuk peralatan-peralatan dapurnya dimonopoli oleh BGN. “Jadi, dengan aturan yang ketat inilah, kan ada permainan nih,” ungkapnya menekankan.
Ironisnya, mitra-mitra mandiri yang sebelumnya juga sudah harus menyediakan lahan dan membangun sendiri dapur MBG dengan luas 300 meter persegi, telah menanggung total biaya sekitar Rp4,4 miliar untuk wilayah di luar Jakarta, seperti di Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor.
“Pertanyaannya dari para mitra mandiri, terus kami ini dapat apa? kami ini dapat apa? Yang ada tekor,” kata sumber tersebut menegaskan.
Masalah keterbatasan perlengkapan dapur memang menjadi penyebab utama program MBG di berbagai daerah kacau, sehingga terpaksa batal dilaksanakan atau diundur dari jadwal yang seharusnya. Salah satunya di Sumatera Barat, yakni sejak kick off program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu digelar di 26 provinsi pada Senin lalu.
“Sebetulnya kami merencanakan 6 Januari 2025 MBG dilaksanakan di Kota Padang. Namun ada beberapa perlengkapan yang kurang sehingga kita undur dulu,” ujar Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Senin (6/1/2024).
Mantan Wali Kota Padang itu menuturkan, pelaksanaan MBG di Sumbar masih menunggu arahan dari penanggung jawab yang direkrut oleh BGN. Nantinya, jika semua perlengkapan sudah siap maka program tersebut akan dilaksanakan secara menyeluruh di 19 kabupaten dan kota.
Khusus di Kota Padang, pihak penyelenggara menjadikan Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti sebagai pusat dapur umum MBG. “Jadi, ke depannya itu akan ada sekitar dua juta anak didik yang akan mendapatkan makan bergizi gratis,” sebut Mahyeldi.
Kekacauan pelaksanaan MBG di berbagai daerah juga terjadi di Sragen, Jawa Tengah. Gara-gara anggaran dari pusat belum turun, program MBG di SD Negeri 3 Sragen, terpaksa menggunakan uang pribadi.
Dandim 0725/Sragen, Letkol Inf Ricky Julianto Wuwung menyebutkan hingga saat ini dana untuk program MBG dari pusat belum cair, sehingga agar program MBG bisa tetap berjalan, memakai dana pribadi Kodim. “Untuk penyelenggaraan hari ini kami masih mandiri, kami masih menunggu dari BGN untuk secara keseluruhan,” kata Ricky, dikutip dari Inilahjateng, Sabtu (11/1/2025).
Sejauh ini, Dandim 0725/Sragen masih menunggu verifikasi dari pihak BGN. Ketika hasil verifikasi dinyatakan siap, uji coba program MBG segera dilaksanakan. Hanya saja, proses verifikasi dari BGN tergolong lamban. Hingga kini tak kunjung diberikan hasilnya.
Akibatnya, Dandim belum bisa memastikan kapan dimulainya program MBG di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Padahal, program tersebut telah ditetapkan menyasar 198.000 orang penerima. Mereka adalah siswa pra TK, TK, SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.