Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hinsa Siburian, melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait pengelolaan data di Pusat Data Nasional (PDN). Dalam rapat bersama Komisi I DPR dan Kementerian Kominfo yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, (27/6/2024) malam, Hinsa menyoroti masalah utama yang menjadi akar permasalahan serangan siber terhadap PDN Sementara di Surabaya.
“Permasalahan utamanya adalah tata kelola dan tidak adanya back up data yang memadai,” ungkap Hinsa.
Ia menambahkan bahwa seharusnya Kominfo sudah menyiapkan sistem backup data yang menyeluruh di pusat PDN yang berlokasi di Batam, mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021. Pasal 35 ayat 2e dari peraturan tersebut memerintahkan backup informasi dan perangkat lunak di Pusat Data Nasional secara berkala.
Sementara itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa hanya sedikit kementerian dan lembaga di daerah yang melakukan backup data, meskipun fasilitas sudah disediakan oleh Kominfo.
“Kami terus mendorong para tenant atau pengguna untuk melakukan back up. Namun, kebijakan itu ada pada para tenant sendiri,” kata Budi Arie.
Menteri Budi Arie juga menyampaikan bahwa terkadang tenant mengalami kesulitan dalam pengadaan infrastruktur backup karena keterbatasan anggaran atau kesulitan dalam menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor.
Selain PDN Sementara di Surabaya yang lumpuh karena serangan ransomware, dua pusat data lainnya, yakni di Serpong dan Batam, masih aktif. BSSN, Kominfo, dan Telkom telah mengisolasi koneksi dari setiap PDN sementara sejak serangan ransomware terjadi. Pemerintah terus berupaya memulihkan layanan yang terdampak, dengan target pemulihan sekitar 18 penyewa hingga akhir Juni 2024, di mana lima penyewa sudah berhasil dipulihkan.