Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo memprediksi potensi keburukan yang terjadi selama proses Pilpres 2024 akan tereplikasi di Pilkada 2024. Ia menyebutkan tiga indikasi yang mengarah pada potensi tersebut.
“Pertama, ada kecenderungan Jokowi melakukan cawe-cawe di Pilkada 2024 melalui instrumentasi Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang berencana melanjutkan kerja sama politik hingga Pilkada 2024,” kata Ari dalam keterangannya yang diterima Inilah.com, dikutip di Jakarta, Minggu (23/6/2024).
Sebelumnya, ujar dia, KIM di Pilpres 2024 mengusung pasangan jagoan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Prabowo-Gibran. Kerja sama ini membuat dinamika koalisi partai di Pilkada 2024 dalam banyak hal jadi terkondisikan. “KIM akan tetap kompak. Ini bisa jadi kendaraan politik bagi Jokowi agar tetap memberi pengaruh, terutama setelah dirinya selesai jadi presiden Oktober nanti,” ujar Ari.
Karena itu, lanjut Ari, faktor Jokowi masih diperhitungan di Pilkada 2024. Menurutnya, cawe-cawe Jokowi terlihat jelas dari manuver politik pengusulan menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilgub Sumatera Utara, yang mendapat dukungan Golkar dan menyingkirkan kader partai sendiri Musa Rajekshah (Ijeck) dari bursa kandidasi.
Hal yang sama, menurut dia, juga terbaca dari dinamika elite politik dalam bursa kandidasi Pilgub Jakarta 2024. “Kabarnya KIM didorong oleh Jokowi untuk mengusung Ridwan Kamil demi menghadang Anies Baswedan di Jakarta,” ungkapnya.
Indikasi kedua, tutur Ari, masih terjadi instrumentasi hukum yang ditengarai untuk kepentingan melanggengkan dinasti politik penguasa. Publik membaca ada aroma politik di balik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait syarat batas usia calon kepala daerah di tengah tahapan Pilkada 2024 yang sudah berlangsung.
Putusan tersebut dicurigai akan memuluskan jalan bagi putra Jokowi, Kaesang Pangarep maju di Pilgub 2024. “Ini persis polanya seperti yang terjadi menjelang Pilpres 2024, di mana MK saat itu menerbitkan putusan yang menjadi karpet merah bagi Gibran ke Pilpres,” terangnya.
Selanjutnya, indikator ketiga, menurut Ari, ada potensi penyelewengan demokrasi dan konstitusi melalui politisasi bantuan sosial (bansos) dan politik uang. Politisasi bansos berpotensi kembali terjadi, mengingat kebijakan penyaluran bansos dikabarkan akan dilanjutkan Presiden Jokowi sampai Desember 2024.
Ia juga menyoroti mobilisasi politik yang membuat netralitas TNI-Polri dipertanyakan serta netralitas Pj Kepala Daerah dan ASN rawan konflik kepentingan. Meski saat ini demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, namun di tengah kegelapan itu, Ari berharap, “optimisme harus tetap diupayakan bersama. Kita sedang ditantang dan dipanggil untuk jangan pernah letih untuk mencintai Indonesia.”
