Anggota Komisi X DPR Anita Jacoba Gah meminta pimpinan komisinya, agar memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait berbagai persoalan yang ada di Kemendikbudristek. Hal ini ia ungkapkan mengingat begitu banyak persoalan, khususnya berkaitan dengan anggaran.
“Saya minta bapak ibu pimpinan, kita memberikan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak persoalan. PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. saya minta pak pimpinan kita berikan rekomendasi periksa dari 2021-2023, tidak usah tambah anggaran, kalau memang banyak korupsi uang negara habis bukan untuk rakyat,” ujar Anita saat rapat dengan Kemendikbudristek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (6/6/2024).
Ia menyatakan, sebagai wakil rakyat sudah tentu dirinya akan memperjuangkan keadilan bagi rakyat bukan demi kepentingan anggota dewan. Bahkan dirinya meminta agar Mendikbudristek Nadiem Makarim dapat lebih memperhatikan operator sekolah, kepala sekolah, dan pihak dinas.
“Jangan urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK berikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK periksa Kemendikbud biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyatkah atau mereka?,” kata Anita.
Oleh karena itu, ia meminta agar anggaran 2025 untuk Kemendikbudristek tak ditambah. Anita menyarankan lembaga yang dipimpin Menteri Nadiem itu untuk koreksi diri. Ia juga menyatakan Kemendikbudristek tak perlu sedih bila anggaran dikurangi, justru harus mengingat diri sudah digunakan dengan baik atau belum anggaran sebelum-sebelumnya.
Tak hanya itu, anggaran yang telah diberikan sejak 2021 justru tak memberi dampak signifikan bagi pembangunan sekolah, karena masih banyak yang terbengkalai. “Saya kasih contoh di kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan, yang dari 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi? Kita lihat lagi, dana-dana PIP,” ucap dia.
Sebagai informasi, Kemendikbudristek meminta tambahan anggaran ke DPR untuk 2025, karena pagu indikatif Kemendikbudristek hanya sebesar Rp83 triliun, turun tajam dari alokasi 2024 sebesar Rp101 triliun.
