Setiap membangun aset tentu ada ongkos perawatannya, akan tetapi jadi lain ceritanya jika kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja. Seperti yang dialami negara atas megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pemeliharaan disebut mencapai Rp300 miliar.
“Saya kira terkait pemeliharaan aset IKN yang mencapai Rp300 miliar per tahun, ya ini bukan angka yang sedikit bagi pemerintah, terutama jika APBN kita hari ini defisit,” kata Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (6/7/2025).
Dia heran angka perawatannya begitu fantastis, padahal sepengetahuannya IKN dibangun menggunakan teknologi ramah lingkungan sehingga seharusnya biaya pemeliharaan lebih murah. “Tapi kok ini bisa mencapai Rp300 miliar. Ini harus menjadi pertanyaan dan harus dikawal,” tegasnya.
Fadhli juga mempertanyakan biaya pemeliharaan menjadi Rp300 miliar, padahal tahun 2024 lalu, pihak Otorita IKN sempat mengusulkan anggaran sebesar Rp26 triliun kepada pemerintah, untuk biaya pemeliharaan.
“Tapi kok sekarang sekarang angkanya menurun jadi Rp300 miliar, ada apa gitu? Ini Otorita IKN, jangan sampai nanti publik bertanya-tanya dan justru ini menjadi celah untuk melakukan korupsi-korupsi berjamaah,” jelasnya.
Meski begitu, ia menilai hal ini sudah menjadi konsekuensi dari pembangunan investasi. Apabila pemerintah tidak membayar biaya pemeliharaan, justru negara harus membayar kerugian yang lebih besar lagi. Ibarat sebuah bangunan yang apabila tidak digunakan, maka akan rusak dengan sendirinya.
Dia hanya meminta, pihak Otorita IKN juga perlu transparan kepada publik terkait dengan biaya pemeliharaan tersebut.
Diketahui, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan, pembangunan IKN Tahap I periode 2022-2024 telah rampung 100 persen. Hal ini menandai telah selesainya fase awal pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung penting di IKN.
“Bangunan di IKN, sudah memenuhi standar kualitas yang memadai. Seluruh gedung di IKN mengaplikasikan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC),” kata Danis.
Dia bilang, BGH berfokus pada efisiensi air, energi, dan penggunaan material ramah lingkungan, seperti panel surya dan sistem daur ulang air. Sementara BGC mengintegrasikan teknologi cerdas, seperti otomatisasi energi dan sistem pengelolaan bangunan berbasis IoT.
Penerapan kedua konsep ini, kata dia, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah proses pembangunan selesai, setiap gedung akan melalui Provisional Hand Over (PHO), yaitu serah terima sementara dari kontraktor ke pemilik proyek, untuk memastikan semua spesifikasi dan kualitas telah terpenuhi.
Dengan selesainya pembangunan fisik, tantangan berikutnya adalah pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset tersebut agar tetap berfungsi optimal dan berkelanjutan. Untuk mengoperasikan dan memelihara seluruh aset yang telah terbangun pada tahun ini, Otorita IKN memperkirakan akan membutuhkan anggaran pengelolaan sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar.