Kasus Konsorsium 303 Potensi Picu Gerakan Sosial, Penuntasannya Sudah Mendesak

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, meminta Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit menuntaskan kasus Konsorsium 303 yang bukan hanya telah mencoreng citra Polri tetapi menambah kekecewaan publik seiring terungkapnya kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J). Dia meyakini adanya potensi gerakan sosial besar apabila skandal tersebut dibiarkan.

Aktivis 98 yang kini menjadi akademisi mengingatkan, munculnya skandal Konsorsium 303 seiring terungkapnya kasus pembunuhan Brigadir  J yang menyeret eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, harus dijadikan momentum percepatan reformasi pada Korps Bhayangkara. Presiden Jokowi dan Kapolri Sigit merupakan pihak yang menentukan keberhasilan reformasi itu.

“Jadi kalau kemudian aparat penegak hukum tidak mampu ini dijadikan momentum reformasi lalu kemudian termasuk juga presiden. Publik kan kecewa. Kekecewaan publik ini tumbuh menumpuk, kalau menjadi akumulasi,  saya melihat ini berpotensi munculnya satu gerakan sosial besar,” kata Ubed, dalam program Inilah Podcast, yang digelar di Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Kekhawatiran Ubed cukup beralasan. Pasalnya, skandal Konsorsium 303 tidak bisa dianggap isapan jempol. Setelah beredar bagan yang menunjukkan adanya keterkaitan sejumlah anggota Polri dipimpin Ferdy Sambo membekingi bandar judi kepada publik, belakangan muncul data PPATK yang menyebutkan dari Rp155 triliun dana dari judi online mengalir ke sejumlah anggota Polri.

IPW turut membeberkan bukti adanya penggunaan fasilitas mewah berupa jet pribadi yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan, selaku Karopaminal Divisi Propam Polri, yang digunakan untuk mengantar jenazah Brigadir J pulang ke kampung halaman di Jambi, pada 11 Juli 2022 silam. Peristiwa tersebut semakin menguatkan indikasi adanya jejaring besar di tubuh Polri yang berkolaborasi dengan bandar judi.

Ubed menyebut bahwa momentum dari peristiwa yang membuka mata publik ini, menjadi pertanda bahwa adanya persoalan serius di tubuh kepolisian yang harus segera diusut tuntas. Skandal ini turut membuka mata publik bahwa adanya kekuatan besar pada institusi hukum kita yang tidak bisa dianggap enteng.

“Saya kira kunci reformasi kepolisian di momen yang penting ini ada pada dua oranglah paling konkret. Presiden dengan kapolri,” kata Ubed,  dalam program yang dipandu Rahma Sarita. “Karena ada kekuatan besar di balik institusi resmi yang harusnya bekerja profesional. Pertanyaannya bisakah ini dilakukan reformasi? Ya bisa. Artinya presiden harus berubah. Kalau enggak berubah ya dirubah dia. Termasuk juga Kapolri, Kapolri kan sudah berusaha tuh, sebenarnya dia keras ya karena saya melihat, kelihatan letih begitu menghadapi situasi ini,” tambahnya.

Menurutnya, apabila presiden mau mendukung penuh kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini dan mereformasi polri, maka presiden dapat memandu kapolri melalui narasi presiden yang tidak bersifat normatif. Artinya dibutuhkan kemauan politik (political will) yang tinggi untuk mereformasi Polri.

“Ada narasi presiden yang memandu kapolri untuk melakukan tindakan-tindakan lebih tegas dalam soal itu. Dan itu bisa dilakukan tidak di dalam arena publik, bisa langsung. Karena tanggung jawabnya kapolri itu langsung ke presiden,” tegasnya.

Analis politik ini juga menyinggung jika presiden dan kapolri merasa takut untuk menindaklanjuti persoalan Konsorsium 303 ini, karena disebut-sebut pasukan Sambo punya kartu. Namun bukan berarti penuntasannya tidak bisa dilakukan. Asalkan, kapolri mau membeberkan peristiwa sesungguhnya kepada publik agar masyarakat mau memberikan dukungan.

“Katakan kepada rakyat ini yang terjadi sebenarnya seperti ini. Saya yakin kalau upaya presiden dan kapolri betul-betul on the track, berdua ini akan didukung luas oleh rakyat, dan mereka polisi-polisi yang jahat akan tersingkir,” sambungnya.