Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) adala pihak yang paling tidak puas dengan kesaksian empat menteri di Sidang PHPU Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024) kemarin.
Saking tidak puasnya, sampai mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipanggil bersaksi. Alasannya, penjelasan para menteri mereka anggap normatif.
Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) R Wijaya Dg Mapasomba menilai penjelasan para menteri sudah sangat baik tidak seperti yang diklaim kubu AMIN.
Secara khusus dia menyoroti keterangan yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut dia, keterangan yang disampaikan Airlangga sangat komprehensif karena menyajikan data-data pendukung khususnya terkait kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
Dari data-data yang dipaparkan, program bansos (bantuan sosial) memang sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Wijaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Antara Minggu (7/4/2024).
Menurut dia, peningkatan penyaluran bansos dilakukan sebagai bentuk mitigasi bencana El Nino. Wijaya menilai bencana El Nino sangat berdampak pada produksi pangan terutama beras yang mengalami gangguan, seperti petani tidak bisa melakukan penanaman maupun jadwal tanam yang mundur.
Wijaya menilai dalam sidang PHPU di MK, Airlangga telah membuktikan bahwa pemberian bansos sejalan dengan regulasi. “Justru salah jika sebagai Menko Perekonomian Airlangga tidak melakukan langkah strategis di tengah kondisi yang menuntut seperti itu. Karena itu penjelasan Airlangga sangat logis,” katanya.
Airlangga bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara perselisihan hasil Pemilu 2024 di MK, Jumat (5/4/2024).
Empat menteri tersebut dimintai keterangan atas tudingan bahwa program bansos yang dilakukan pemerintah menjelang pencoblosan berkontribusi besar dalam kemenangan telak pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
