Presiden Jokowi kembali mewanti wanti soal bahaya politik identitas. Dalam arahannya di acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023) Jokowi menyebut dirinya tidak ingin masyarakat menjadi korban politik identitas pada Pemilu 2024.
“Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas. Saya titip betul masalah ini,” kata Jokowi.
Dia mengingatkan agar aparat TNI dan Polri tidak terlibat dalam politik praktis, serta meminta kepala dan pimpinan daerah memetakan potensi kerawanan pemilu.
“Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini? Salah siapa ini?” katanya pula.
Dia menekankan semua pihak harus betul-betul memiliki sensitivitas di tahun politik serta sering turun ke lapangan, sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan.
Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta kepala daerah memastikan bahwa semua pemeluk agama memiliki hak yang sama untuk beribadah, sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
Dia menegaskan jangan sampai ada peraturan wali kota atau instruksi bupati yang melarang pembangunan tempat ibadah. Sebab kebebasan beragama dan beribadah sudah dijamin konstitusi.
“Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itu kah orang yang akan beribadah? Sedih itu kalau kita mendengar,” kata Jokowi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)