Dalam pembukaan World Water Forum ke-10 di Bali, Senin (20/5/2024), Presiden Jokowi membanggakan keberhasilannya membangun 42 bendungan. Tapi jangan lupa, selama Jokowi memimpin, Indonesia rajin mengimpor beras.
Lalu, apa artinya membangun bendungan banyak-banyak, menyedot anggaran triliunan namun tak mampu mendorong majunya sektor pertanian.
Kata Jokowi, tujuan pembangunan bendungan untuk memberikan kehidupan bagi wilayah pertanian yang kekurangan air. “Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia memperkuat infrastruktur air dengan membangun 42 bendungan,” ujar Jokowi.
Selama berkuasa, Jokowi membanggakan pembangunan 1,18 juta hektare jaringan irigasi, 2.156 kilometer pengendali banjir dan pengamanan pantai, serta merehabilitasi 4,3 juta hektare jaringan irigasi.
Tak hanya itu, Jokowi juga pamer air di Indonesia, bisa dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). “Air kami manfaatkan untuk membangun PLTS Terapung di waduk Cirata, sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara,” kata mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu.
Lanjut Jokowi, ada tiga hal yang konsisten dilakukan Indonesia. Pertama, meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusivitas untuk mencapai solusi bersama, terutama bagi negara-negara pulau kecil dan yang mengalami kelangkaan air.
Kedua, memberdayakan hydro-diplomacy untuk kerja sama konkret dan inovatif, menjauhi persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas. Ketiga, memperkuat political leadership sebagai kunci sukses berbagai kerja sama menuju ketahanan air berkelanjutan.
“Air bukan sekedar produk alam, tapi merupakan produk kolaborasi yang mempersatukan kita sehingga butuh upaya bersama untuk menjaganya,” pungkas Jokowi.
Bolehlah presiden asal Solo ini, berbangga hati. Kalau tidak karena dia, 42 bendungan mungkin tidak terbangun saat ini.
Sayangnya itu tadi, gencarnya Jokowi membangun infrastruktur air, tidak lantas pertanian Indonesia maju. Bisa mewujudkan swasembada atau kemandirian pangan. Sejak berkuasa pada 2014, tren impor beras malah naik terus.
Dan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah begitu rajin mencatat berapa impor beras di era Jokowi. “Semisal pada 2014, Indonesia impor beras 844 ribu ton. Pada 2015 sebanyak 861 ribu ton. Kemudian 2018, atau satu tahun menjelang Pemilu 2019, impor beras melonjak menjadi 2,25 juta ton. Padahal 2017 impor beras hanya 305 ribu ton,” kata politikus PDIPerjuangan (PDIP) itu, Selasa (23/1/2024).
Pun demikian dengan periode kedua Jokowi, lanjut Said, impor beras justru membesar. Pada 2023, impor beras mencapai 3,06 juta ton, terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
“Mari kita bandingkan hasil panen padi pada 2022 dan 2023. Saya rujuk data BPS, pada 2022 produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 54,75 juta ton. Sementara Oktober 2023, data BPS menyebut produksi GKG mencapai 53,63 juta ton,” ulasnya.
Dia melanjutkan, data BPS mengungkapkan bahwa produksi beras pada 2022 sebanyak 31,5 juta ton. Dan periode Januari-Oktober 2023, mencapai 30,9 juta ton. Artinya masih sangat mungkin ada perubahan data produksi beras sampai Desember 2023.