Sorotan tajam mengalir deras pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) per hari ini, Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda menilai pemerintah cenderung ingin menyelamatkan proyek politik, sehingga kenaikan harga BBM dirasa perlu direalisasikan.
“Beban subsidi turun namun anggaran proyek yang tidak urgent masih berjalan. Pemerintah ingin menyelamatkan proyek-proyek sarat politik,” kata Nailul Huda kepada inilah.com, Sabtu (3/9/2022).
“Coba pemerintah kita bisa melakukan realokasi anggaran dan ada surplus Rp100 triliun tahun ini bisa digunakan untuk menambah subsidi BBM,” tambah Huda.
Kemudian, sambung Huda, kenaikan harga BBM ini memang lebih menyasar pada agenda politik pemerintah. “Ini soal politcal will saja sih kalo menurut saya. Inflasi tinggi, kemiskinan semakin meningkat gak apa-apa asal Food Estate tetap jalan,” terangnya.
Selanjutnya, Huda mengatakan pemerintah saat ini tengah berada di posisi genting. Bukan tanpa sebab, kenaikan harga BBM akan berisiko pada angka inflasi yang bisa menyentuh angka 8 persen.
“Inflasi kita saat ini berada di level 4.69 persen. Lebih tinggi dibandingkan dengan target pemerintah. Jika harga Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter. Angka inflasi kita bisa di angka 8 persen,” sebutnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)