Pilpres baru akan berlangsung 14 Februari 2024 nanti, tetapi aura pertarungannya sudah terasa dan pekat mewarnai jagad politik tanah air. Adalah relasi Presiden Jokowi yang semakin mesra dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan mereka saling lempar pujian. Puncaknya, Jokowi secara terang terangan meng-endorse Prabowo untuk maju sebagai Capres pada Pilpres 2024 mendatang.
“Saya ini dua kali Wali Kota di Solo menang. Kemudian, ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian, dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo,” kata Jokowi sembari menambahkan, “Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada peringatan HUT Perindo, Senin (7/11/2022).
Pernyataan Jokowi itu disambut riuh tawa dan tepuk tangan hadirin. Sementara, Prabowo yang semula duduk di barisan tamu terdepan, beranjak dari kursinya dan memberi hormat ke Jokowi.
Usai acara, Jokowi ditanya oleh awak media soal dukungannya ke Prabowo. Presiden menyebut, tak masalah jika ucapannya dianggap sebagai sinyal dukungan ke Menhan itu sebagai capres. “Ya diartikan sinyal ya boleh, tapi saya kan ngomongnya juga enggak apa-apalah,” kata Jokowi.
Banyak kalangan menilai, Jokowi hanya melakukan basa basi politik. Dan jika itu benar, jelas tidak akan produktif dan justru akan memantik sentimen negatif pendukung Prabowo terhadap Jokowi yang dianggap PHP (pemberi harapan palsu).
Tetapi jika kita telusuri ke belakang, endorse Jokowi ke Prabowo ini bukan terjadi kali ini saja. Jokowi sudah sejak lama menyatakan dukungannya ke Prabowo.
“Sudah sejak awal, kok restu-restu,” kata kata Jokowi saat konferensi pers di acara Indo Defence Expo & Forum 2022 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2022) lalu. “Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau,” tambah Jokowi.
Realitas ini memang menjadi multi tafsir. Tetapi ini paling tidak membuat kader Partai Gerindra semringah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Joko Juliantono berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas dukungan terhadap Prabowo.
“Terima kasih Pak Jokowi. Saya rasa itu tidak terlepas juga dari sikap Pak Prabowo, meskipun pernah bersaing di Pilpres 2014, 2019, tetapi ketika menjadi Menteri Pertahanan, membantu Pak Jokowi sebagai presiden,” kata Ferry dalam program Political Show di CNN Indonesia TV, Senin (7/11/2022).
Ferry mengatakan hubungan Jokowi dan Prabowo terus membaik setelah satu kabinet. Dia menyebut kinerja Prabowo sebagai menteri membuat Jokowi hormat. “Suatu sikap di antara beliau-beliau bahwa Pak Jokowi pun juga kemudian menghormati Pak Prabowo dan sebaliknya,” ucapnya.
Endorse Jokowi ke Prabowo ini dinilai punya dampak politis yang tidak kecil. Dalam pandangan Ketua DPP PDI-P Said Abdullah, kendati secara simbolik Jokowi juga kerap melontarkan dukungan kepada capres yang lain, termasuk ke Puan Maharani, tetapi wajar apabila Jokowi menginginkan presiden selanjutnya adalah orang yang pernah bekerja dengannya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Oh ya boleh saja, sebagai presiden kan masa tidak boleh mengeluarkan apapun soal itu. Kan presiden ingin di jamin kesinambungan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Itu biasa saja yang seperti itu, setidaknya menyemangati Pak Prabowo untuk maju, dengan semangat 45. Apalagi legacy-nya bapak presiden kan begitu,” kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakara, Selasa (8/11/2022).
Terlepas dari semua itu, Jokowi sampai kini masih memiliki banyak sumber daya, termasuk magnet elektoral. Harus diakui, Presiden Jokowi memiliki basis dukungan yang cukup kuat di tengah rakyat.
“Kepuasan rakyat terhadap kinerja beliau juga konsisten tinggi. Oleh sebab itu, siapapun yang didukung oleh Presiden Jokowi akan mendapatkan keuntungan elektoral,” ujar Said pula.
Relawan Jokowi Bergerak
Basis massa Jokowi yang bernaung dalam Gabungan Relawan Jokowi belakangan kian aktif bergerak. Mereka menggelar Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) di berbagai daerah dan bersafari menemui tokoh tokoh politik nasional. Sebuah kekuatan yang tak bisa dikesampingkan dan terbukti efektif membantu mengusung Jokowi dua periode ke kursi kepresidenan.
“Kamis kita nanti akan ketemu Pak Prabowo, tim Musra ini akan ketemu Pak Prabowo hari Kamis di Kertanegara jam 13.00,” ujar Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi usai bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlanggan Sutarto di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (7/11/2022).
Budi Arie Setiadi mengatakan komunikasi ini akan dilangsungkan dengan semua partai politik (parpol). “Kita semua partai sejauh, sebisa mungkin, sedapat mungkin, semua partai kita komunikasikan,” kata Budi.
Budi menyebut sejumlah nama parpol lain yang akan dikunjungi antara lain PAN dan PPP yang juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar serta sejumlah parpol lainnya. “Dan juga beberapa yang lain begitu, mungkin kalau punya ada kesempatan juga kita ke partai-partai lainnya,” ujarnya.
Budi yang juga menjabat Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjelaskan, dalam berkomunikasi dengan sejumlah parpol, pihaknya tidak hanya akan membahas hasil Musra yang telah diadakan di beberapa kota sebelumnya, namun juga akan membahas pula agenda kebangsaan dan kerakyatan.
“Musra ini Pak Presiden sudah perintahkan untuk terus dilanjutkan karena ini alat rekam yang paling jujur tentang apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat,” katanya.
Hal tersebut, kata Budi, lantaran Musra merupakan salah satu dari tiga instrumen dalam menentukan pertimbangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang, di samping survei dan keputusan politik masing-masing parpol. “Lembaga survei respondennya 1.200, kami kalau sekali Musra 3.000-4.000 orang,” kata Budi.
Peta Pencapresan 2024
Peta politik nasional masih sangat dinamis dan punya “tradisi” last minute. Memang rada susah memastikan siapa yang akan tampil di pilpres 2024 mendatang. Apalagi sampai kini (Selasa 8/11/2022) belum ada satupun capres yang defenitif dan didukung oleh partai atau koalisi partai dan memenuhi presidential threshold 20 persen.
- Koalisi Perubahan
Anies Baswedan misalnya sejauh ini masih bakal calon presiden Partai NasDem. Koalisi perubahan yang dibangun bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat masih alot bernegosiasi menyangkut banyak hal, termasuk siapa yang akan menjadi wapres pendamping Anies.
Dari Demokrat ada nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sementara PKS menyodorkan mantan Gubernur Jawa Barat dua periode Ahmad Heryawan (Aher). NasDem sendiri, ingin memasukan nama Gubenur Jatim Khofifah Indar Parawangsa. Alhasil berbagai lobi yang diakukan belum juga mencapai kesepakatan. Dampaknya, rencana mereka mendeklarasikan secara resmi Koalisi Perubahan tanggal 10 November 2022 nanti, ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.
- Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya
Sementara Gerindra memang sudah sejak lama mengusung Prabowo sebagai Capres mereka. Selama ini Gerindra intens berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya begitu mereka menamai koalisinya.
Gerindra dan PKB resmi berkoalisi setelah dua ketua umumnya, Prabowo dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) resmi menandatangani piagam koalisi di Sentul, Jawa Barat (13/8/2022) lalu. Piagam koalisi tersebut memuat lima hal.
Pertama, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan Gerindra dan PKB bekerja sama dalam Pemilu 2024.
Kedua, kerja sama Gerindra dan PKB didasarkan pada visi bersama agar terjadi percepatan pembangunan untuk Indonesia secara berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan aktif mendorong terciptanya perdamaian dunia.
Ketiga, kerja sama Gerindra dan PKB dilatarbelakangi keinginan menyatukan dua kekuatan besar di Indonesia, yakni nasionalis dan religius untuk menghindari polarisasi masyarakat pada Pemilu 2024 dan dapat membuka koalisi dengan partai politik lain atas persetujuan kedua belah pihak.
Keempat, capres dan cawapres yang akan diusung oleh kerja sama politik Gerindra dan PKB akan ditentukan secara bersama-sama oleh Prabowo dan Cak imin.
Kelima, kesepakatan kerja sama Gerindra dan PKB ditindaklanjuti dengan kerja politik bersama untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres yang disepakati.
Koalisi Gerindra dan PKB juga melampaui persyaratan presidential threshold, karena total kursinya 136 atau 23,65 persen. Gerindra memiliki 78 kursi dan PKB mempunyai 58 kursi di DPR.
- Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)
Partai Golkar, PAN, dan PPP yang tergabung dalam KIB sudah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan kerja sama politik menyosong Pilpres 2024 di Hutan Kota, Senayan, Jakarta (4/6/2022). KIB sudah mempunyai tiket untuk mengusung capres dan cawapres. Sebab, total kursi KIB sebanyak 148 kursi (25,53 %). Jumlah ini terdiri dari Golkar 85 kursi (12,31 persen), PAN 44 kursi (6,84 persen), dan PPP 19 (4,52 persen).
Hanya saja, tiga partai ini sepakat untuk membahas pasangan capres-cawapres pada bagian akhir proses konsolidasi. KIB juga terbuka untuk mengusung para kader internal dan eksternal untuk menjadi pasangan capres-cawapres. Misalnya, Golkar akan mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto menjadi capres.
Sementara, PAN, melalui forum rapat kerja nasional (rakernas) pada 27 Agustus 2022, telah mengumumkan sembilan nama bakal capres yang akan diusung, yakni Ketua Umum Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, Suharso Monoarfa (mantan ketua umum PPP), Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa.
Sedangkan PPP belakangan didera konflik internal yang berujung pada pemberhentian Suharso Monoarfa dari posisi ketua umum. Muhammad Mardiono ditunjuk menjadi pelaksana tugas (plt) ketua umum. Dalam berbagai kesempatan, Mardiono menegaskan akan tetap dalam KIB, sehingga dinamika internal PPP dinilai tidak akan mengganggu soliditas.
- Poros PDI Perjuangan
PDIP menjadi satu satunya partai yang bisa maju mengusung capres dan cawapres, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Perolehan kursi PDIP di DPR sebanyak 128 kursi (22,26%), di atas angka presidential threshold. Karena itu, Megawati Soekarnoputri dalam suatu kesempatan mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri.
PDIP juga memiliki kader-kader potensial untuk menjadi capres, seperti Ganjar Pranowo yang selalu masuk dalam tiga besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Selain itu, Puan Maharani juga digadang-gadang menjadi capres atau cawapres dari PDIP.
PDIP juga sudah memutuskan bahwa penentuan capres-cawapres dan koalisi menjadi hak prerogatif Megawati. Saat ini, Megawati telah menugaskan Puan dan jajaran DPP PDIP melakukan silaturahmi ke pimpinan parpol, termasuk menjajaki kerja sama politik menyongsong Pemilu 2024.
Tiga Pasang Calon
Walaupun sejatinya saat ini ada empat poros koalisi, tetapi kalangan pengamat politik memperkirakan hanya akan ada tiga pasang capres dan cawapres pada pilres nanti. Jika tak ada badai politik yang luar biasa, Koalisi Perubahan dengan Anies Baswedan sebagai capres, sepertinya tinggal menunggu waktu untuk deklarasi resmi. Pekerjaan rumah terberat koalisi ini adalah menuntaskan persoalan siapa wapres pendamping Anies dan logistik untuk pemenangan.
Prabowo Subianto juga hampir pasti akan kembali berlaga. Siapa yang akan menjadi wapresnya juga masih belum jelas. Jika melihat sejarah Pilpres 2019 silam, terpilihnya nama Sandiaga sebagai wapres Prabowo juga rada “ajaib” dan muncul di menit menit akhir.
Ada pula wacana menduetkan Prabowo dengan Puan Maharani, tetapi hal ini menjadi tidak realistis karena PDIP sepertinya ingin maju sebagai presiden, bukan wakil presiden.
Sementara Cak Imin, secara elektoral belum begitu moncer. Apalagi Cak Imin “tersandera” dengan beberapa sandungan dugaan kasus masa lalu yang belum begitu clear.
Adanya endorse Jokowi ke Prabowo memunculkan spekulasi merenggangnya hubungan “Istana” dengan “Teuku Umar”. Dengan begitu, Ganjar Pranowo yang dalam berbagai survei selalu meraih elektabilitas tinggi sepertinya akan tetap berada di pangkuan PDIP sebagai Capres. Tentang siapa calon wapres juga masih belum jelas.
Lalu bagaimana dengan KIB? Sejauh ini koalisi ini belum punya calon presiden yang layak diadu untuk memenangi kontestasi pilpres 2024. Koalisi ini sejak awal diramalkan banyak pihak akan berpisah dan satu satu anggotanya akan merapat ke koalisi lain. Kita tunggu.
Wiguna Taher – Pemimpin Redaksi inilah.com
Beri Komentar (menggunakan Facebook)