Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani turut angkat bicara mengenai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe atau ikut campur dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Arsul memahami cawe-cawe itu bisa memunculkan beberapa makna, salah satunya menyangkut intervensi kekuasaan dalam proses pemilu.
“Itu di negara demokrasi kalau ada tafsir begitu juga bukan sesuatu yang harus dilarang, tetapi hemat saya kita itu kan jangan juga kemudian terlalu khawatir, terlalu lebay, karena bagaimana juga kita itu negara hukum, ada aturan,” kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).
Dia menilai, pernyataan Jokowi soal cawe-cawe lebih kepada upaya memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai jadwal.
“Dalam konteks memastikan pemilu itu akan berlangsung on schedule, on time, dan kemudian juga terminimalisir keterbelahannya ya,” ujar Arsul melanjutkan.
Dia sepakat, keputusan Jokowi untuk cawe-cawe di Pilpres 2024 itu harus dikoreksi bila menabrak aturan. Namun, di sisi lain, keputusan Presiden Jokowi itu harus disikapi bijak apabila memang tidak melanggar peraturan.
Tak hanya itu, Arsul juga menyebut, setiap presiden memiliki gayanya masing-masing. Oleh karena itu, ia menegaskan, selama tidak melanggar hukum maupun diskriminatif, maka Jokowi boleh cawe-cawe.
“Ukurannya apakah satu ada pelanggaran hukum, yang kedua ada perlakuan diskriminatif apa tidak. Sepanjang itu tidak ada, ya itu anggap saja sebagai sebuah diskursus dalam alam demokrasi yang tidak perlu juga terus menerus kita kapitalisir,” katanya.
Terkait kekhawatiran Jokowi bahwa Presiden RI mendatang berpotensi tak melanjutkan pembangunan, Arsul menilai sebagai hal wajar.
“Saya kira bukan hanya pak Jokowi, kami semua partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan juga posisinya sama, ingin pembangunan itu bisa dilanjutkan, arah-arah kebijakan itu bisa dilanjutkan, bahwa ada yang perlu diperbaiki, perlu dikoreksi itu kan hal yang biasa,” ujar Arsul menambahkan.
