Jelang aksi mahasiswa Senin 11 April 2022 besok, Presiden Jokowi kembali menyatakan sikap terkait isu perpanjangan jabatan atau Presiden 3 perode dan penundaan Pemilu.
Meski masih belum tegas menyatakan menolak, Jokowi menyebut tahapan Pemilu 2024 telah dimulai.
“Kita telah sepakat Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024 dan Pilkada pada bulan November 2024. Tahapan Pemilu itu sudah dimulai pertengahan Juni 2022,” cuit Jokowi di akun twitternya @jokowi, Ahad (10/4/2022).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan akan segera melantik para komisioner KPU-Bawaslu periode 2022-2027 pada Selasa (12/4/2022) mendatang. Para komisioner penyelenggara Pemilu itu juga akan segera mempersiapkan tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Saya mendengar isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden, dan soal tiga Periode. Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 sudah kita sepakati. Jadi, semua itu sudah jelas,” sambung Jokowi.
Ia mengakui bahwa tahun ini adalah tahun politik. Namun mantan Wali kota Solo itu mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu politik termasuk wacana Presiden 3 periode atau penundaan Pemilu yang rentan ditunggangi politik.
“Menjelang perhelatan demokrasi politik ini biasanya suhu menghangat. Itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat,” pungkasnya.
Sebelumnya, perpanjangan masa jabatan Presiden kembali mencuat dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Selasa (29/3/2022) di Istora Senayan. Organisasi Kepala Desa seluruh Indonesia pimpinan Surta Wijaya itu menyatakan siap mendukung Jokowi.
Belakangan Apdesi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pimpinan Arifin Abdul Majid menyebut, Apdesi pendukung Presiden 3 periode bukan Apdesi yang sah, karena tidak mempunyai badan hukum. Apdesi pendukung 3 periode itu hanya mengantongi pengakuan sebagai ormas oleh Kemendagri tepat satu hari sebelum acara kumpul di Istora Senayan.
Larangan Jokowi ke Menteri
Jokowi sendiri telah melarang para Menterinya membahas wacana 3 periode. Bahkan Jokowi kerap menyesalkan pernyataan Menteri yang tak sensitif dengan kondisi rakyat.
“Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa,” kata Jokowi yang disiarkan YouTube Sekretariat Kabinet, Rabu (6/4/2022).
PDIP Sebut Menko Luhut Orang Kuat
Menanggapi larangan Jokowi, Ketua Bapilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut ada sosok Menteri yang kerap berkomentar diluar tugas nya. Sosok Menteri yang dimaksud Bambang Pacul yaitu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama. Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Maka sadarlah pada posisimu. Sebagai Pak Pres (Presiden) sedang mengingatkan Menteri-menterinya agar sadar posisi. Tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau mau ngomong masih make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau Mendagri. Tapi Menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah,” kata Bambang Pacul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)