Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan menilai, juru bicara Presiden Jokowi perlu ditertibkan. Johan Budi menilai selama pemerintahan Jokowi terlalu banyak staf Istana yang mewakili pernyataan Presiden.
“Saya menyebut ada tiga punggawa. Seskab, Mensesneg, sama KSP. Bukan anak buahnya, ketiga ini sering mewakili Pak Jokowi, bersuara sering mewakili Pak Jokowi. Selain tiga punggawa ini ada staf khusus, tenaga ahli dan yang deputi itu juga kadang bicara mewakili Pak Jokowi. Ini menurut saya harus ditertibkan, jangan semua ngomong,” kata Johan Budi di Gedung DPR, Senin (6/12/2021).
Namun begitu menurut Johan Budi, kebutuhan juru bicara ke depan kembali ke Jokowi.
“Sebenarnya definisi jubir itu kan harus yang paham betul Pak Jokowi karena dia menjuru-bicarai Pak Jokowi, atau juru bicarain presiden. Selama ini saya perhatikan di Istana itu banyak sekali yang bicara. Yang kadang-kadang seolah menjadi jubir Pak Jokowi selain Pak Fadjroel. Selain Pak Fadjroel staf khusus yang lain juga ngomong kan, mewakili siapa? Ya pasti Pak Jokowi,” tutur Johan.
Johan Budi yang pernah menjadi Juru Bicara KPK dan Presiden ini menambahkan, juru bicara Presiden yang saat ini terlalu banyak kerap tidak satu suara.
“Menurut saya harus satu pintu yang mewakili Pak Jokowi. Jadi jubir Presiden dan jubir pemerintah saya kira itu beda. Jadi jubir Pak Jokowi mewakili Pak Jokowi as a president juga sebagai pribadi. Tapi kalau kebijakan pemerintah bisa siapa aja ngomong mewakili pemerintah,” ujarnya.
“Nah kalau posisi jubir orang yang menyuarakan Pak Jokowi sekarang banyak, makanya stafsus khusus menteri pun juga bicara mewakili Pak Jokowi. Deputi di KSP juga mewakili Pak Jokowi, mewakili Presiden kan sudah terlalu banyak. Sekarang tinggal Pak Presiden apa yang dilakukan internal Istana itu sudah mewakili belum kepentingan Pak Jokowi. Kalau belum ya masih memerlukan itu kan tergantung Pak Jokowi,” tandas Johan Budi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)