Hangout

‘Jangan Sampai Jokowi Turun Tangan Bubarkan Tim Bayangan Menteri Nadiem’

Desakan untuk membubarkan tim bayangan (shadow team) di Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berdatangan. Bahkan berapa pihak menyarankan agar sang Menteri Nadiem Makarim segera mengambil sikap.

“Menurut saya jangan sampai di level Jokowi (untuk membubarkan). Cukup Nadiem Makarim yang bisa ambil sikap itu,” kata Pengamat Pendidikan UNJ, Rakhmat Hidayat, kepada Inilah.com ditulis Jumat (30/9/2022).

Mungkin anda suka

Kehadiran tim bayangan yang kini diakui sebagai mirorring organization terus menimbulkan kegaduhan dan opini liar. Pasalnya dari segala aspek, urgensi hadirnya tim eksternal yang beranggotakan 400 orang ini masih menjadi tanda tanya.

“Ini kan tim yang tidak resmi harusnya bisa selesai di level Nadiem. Nadiem ini kan tipenya tidak bisa mendengar tekanan publik ya tidak bisa dengar protes yang disampaikan publik,” tegasnya.

Rakhmat menilai, Menteri Nadiem cenderung terlalu percaya diri dengan konsep-konsep yang ia hadirkan di tubuh Kemendikbudristek. Dengan gelagat muka temboknya, Nadiem masih bersikeras menjalankan tim tersebut.

“Jadi dia merasa overconfident gitu-kan. dengan kebijakannya maka dia jalan sendiri,” tukasnya menambahkan.

Rakhmat memprediksi, tekanan demi tekanan yang hadir untuk mengkritisi tim eksternal Nadiem lambat laun akan membuat dirinya gerah. Bukan lagi mengkarifikasi tapi bisa saja membubarkan kelompok tersebut.

“Kalau sudah terpojok dengan tekanan publik itu, saya bisa menduga Nadiem akan mengambil keputusan yang cepat untuk menghentikan ini,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Nadiem mengklarifikasi dan mwngakui ada kesalahan penggunaan frasa terhadap “shadow organization” atau organisasi bayangan dalam pertemuan di Markas PBB, Amerika Serikat.

“Ada satu kesalahan dalam menggunakan kata ‘shadow organization’, yang saya maksud itu organisasi ‘mirroring’ terhadap kementerian kami,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang dipantau di Jakarta, Senin (26/9/2022).

“Artinya setiap dirjen yang menyediakan layanan bisa menggunakan tim yang bekerja sama untuk mendorong dan menerapkan kebijakan melalui platform teknologi,” lanjut dia.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button