Partai Demokrat mendukung pemerintah menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu. Upaya penyelesaian sudah nampak setelah Presiden Jokowi menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM), di Istana Merdeka, Rabu (11/1/2023), dan menyesalkan terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengatakan, penuntasan perkara HAM berat masa lalu sudah mendesak untuk dituntaskan agar tidak menjadi utang sejarah. Dia berharap pengakuan Presiden Jokowi dapat diterjemahkan secara konkret oleh para pembantunya dalam penyelesaian kasus-kasus HAM di masa lalu.
“Pertama, ini berita bagus ya, menyegarkan di awal tahun 2023. Dan saya harap apa yang disampaikan presiden ini segera diikuti oleh para pembantunya, baik di Kementerian Hukum dan HAM, apalagi di Kejaksaan Agung dan aparat penegakan hukumnya, yang berkaitan dengan itu,” terang Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Selain menjadi angin segar bagi penegakan HAM di Indonesia terkait perintah presiden Jokowi menuntaskan kasus ini, DPR juga akan mengadakan rapat bersama pihak kejaksaan, kementerian maupun lembaga terkait.”Saya kira ini utang sejarah yang memang harus diselesaikan. Mumpung beliau (Jokowi) masih mempunyai kesempatan menuntaskan ini, saya mendukung,” tambah anggota Komisi III DPR.
Dia menegaskan bakal menagih tindakan dari mitra kerja Komisi III DPR yakni kejaksaan dan lainnya terkait pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus HAM berat pada masa lalu. “Jangan pula presidennya ngomong apa, yang ini tidak menjalankan juga, karena itu kita ingatkan juga para pembantunya. Karena itu presiden jugalah ingatkan biar cepat,” lanjutnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)