Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago merespons pernyataan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Prabowo Subianto tak membawa orang toxic alias bermasalah ke dalam kabinet. Dia menilai, sikap Luhut itu menyudutkan pihak tertentu.
“Pada prinsipnya kita tidak boleh mendiskreditkan atau menggunakan bahasa yang seolah-olah kita yang paling bersih yang paling baik,” kata Pangi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/5/2024).
Dia menyebut, Luhut tidak sepatutnya menunjukkan sikap seolah-olah yang paling bersih dan paling peduli terhadap bangsa dan negara. Terlebih, menurutnya, hal seperti itu tidak boleh diklaim oleh satu orang.
“Pasti juga banyak orang yang ingin berkontribusi. Artinya banyak juga orang yang ingin memperbaiki republik ini tidak hanya Luhut menurut saya ya,” ujar Founder dan CEO Voxpol Center Research and Consulting ini.
Pangi beranggapan bahwa pernyataan Luhut itu dimaksud untuk menyindir PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini kerap menyerang pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ia pun meminta agar semua pihak untuk lebih peka terhadap kritikan yang masuk.
“Menyerang ini konteksnya apa dulu, kan tidak semua orang juga. Ada yang memberikan kritik yang konstruktif, ada yang memberikan masukan, ada yg mengingatkan pemerintah, bukan kan itu adalah vitamin untuk kemajuan bangsa,” ujar Pangi.
Ia menambahkan, untuk menentukan siapa yang akan bekerja di dalam pemerintahan, sepenuhnya akan diputuskan oleh Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
“Soal toxic atau tidak bukan kewenangan Luhut, itu Prabowo yang menilai. Beliau tentu punya chemistry punya kontemplasi, beliau juga punya perhintungan akan menarik siapa,” tuturnya.
Sebelumnya, Luhut berpesan agar Prabowo berhati-hati dalam menyeleksi para menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan mendatang. Ia meminta Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya.
“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam acara ‘Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth’ di Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Luhut mengaku, hal tersebut pernah terjadi di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dirinya yang memberskan itu. Ia menyatakan, kehadiran orang bermasalah di kabinet dapat memunculkan regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional. “Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.
Tanpa menyebut nama, Luhut mengaku orang bermasalah yang pernah mampir di kabinet malah pernah menghambat rencana Presiden Jokowi yang ingin menggencarkan digitalisasi. Padahal digitalisasi dicanangkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya