Juru Bicara (Jubir) Plt Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Imam Priyono menyayangkan munculkan desakan untuk segera diadakannya muktamar.
“Kalau masih ada pihak-pihak yang terus menghembuskan isu muktamar, kami sangat menyayangkan dan akan kontraproduktif bagi persatuan dan pembangunan PPP ke depan,” tegas Imam dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Rabu (19/6/2024).
Dia mengatakan, hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 6 Juni lalu telah membahas berbagai topik termasuk beberapa pokok pikiran dari para majelis.
“Dan salah satu hasilnya adalah ada kesepahaman bersama bahwa PPP saat ini, sedang fokus menyongsong Pilkada serentak, yang akan diikuti oleh banyak kader PPP maupun non kader yang mendaftar melalui PPP,” ujarnya.
“Sehingga dengan suara bulat para jajaran DPP PPP, ketua DPW seluruh Indonesia dan pimpinan majelis akan menggelar muktamar tahun 2025,” sambungnya.
Dia menyatakan Mardiono dan partai Ka’bah tentu akan berpihak pada kepentingan yang lebih besar, yaitu menjaga momentum pilkada dan menjaga para peserta Pilkada yang mendaftar dari PPP untuk berkompetisi secara optimal, serta dengan dukungan partai yang solid.
“Mari membangun bersama PPP ke depan, dan kita ciptakan budaya baru organisasi PPP yang saling menguatkan,” tandasnya.
Sebagai informasi, Dewan Majelis PPP telah menyurati DPP yang dipimpin Mardiono. Mereka meminta partai segera menggelar Muktamar pada tahun ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh usai Pemilu 2024.
Adapun surat itu tertanggal sejak 1 Mei 2024. Terdapat empat tanda tangan petinggi dewan majelis dibubuhkan dalam surat, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Rommy.
Kader Ingin Mardiono Lengser
Sejumlah kader PPP yang mengatasnamakan diri Front Kader Kabah Bersatu (FKKB) meminta DPP PPP menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk menggantikan Mardiono. Ketua FKKB Ichwan Zayadi menilai bahwa Mardiono tidak piawai dan tidak memiliki kapabilitas dalam mengelola partai berlambang Ka’bah itu di Pemilu 2024.
“Kami mendesak kepada DPP PPP untuk segera menggelar MLB agar terpilih dan terbentuknya kepengurusan DPP PPP yang definitif dan lebih baik lagi,” kata Ichwan di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2024).
Dia mengaku prihatin atas hasil yang diperoleh PPP pada Pemilu 2024. Ichwan juga menyoroti banyaknya putusan MK yang menolak gugatan PPP. Hal itu berimplikasi terhadap perolehan suara nasional yang kurang dari empat persen. Dengan demikian, PPP kemungkinan besar tidak lolos parliamentary threshold (PT) DPR.
“Perolehan suara PPP dalam Pemilu 2024 ini adalah yang terburuk karena untuk kali pertama dalam sejarah PPP tidak lolos parliamentary threshold di DPR RI sejak berdiri pada 5 Januari 1973,” ujar Wakil Ketua DPRD Jakarta periode 2014-2019 itu.