Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama meyakini pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan tetap sulit menarik minat investor, karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang sudah keliru sejak awal.
“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan sejumlah temuan pada mega proyek tersebut, diantaranya belum memadainya persiapan pembangunan infrastruktur IKN karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL) seluas 2.0856 Ha,” kata Suryadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (16/6/2024).
Plt Kepala OIKN, kata dia, perlu Perpres untuk penyelesaian dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Plus atau PDSK Plus. Namun wakilnya meyakini, tidak perlu Perpres. Ini menunjukkan kegamangan Pemerintah dalam menjalankan kebijakan turunannya.
Dengan banyaknya permasalahan tersebut, tutur dia, tentunya makin berat bagi OIKN untuk memenuhi ekspektasi Pemerintah dalam membidik investasi yang tinggi di IKN. Buktinya, ia mengatakan, investasi yang masuk ke IKN baru Rp47,5 triliun sejak 2023 hingga Januari 2024, sedangkan targetnya adalah Rp100 triliun hingga akhir tahun ini.
“Itu pun investasi yang masuk berupa KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), di mana pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjamin pembayarannya sebesar 0,1 persen dari PDB sampai dengan tahun 2030, artinya ujung-ujungnya APBN. Padahal total APBN yang sudah diguyurkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 akan menembus Rp75,4 triliun,” ucapnya.
Sejauh ini, menurutnya, pemerintah masih mengandalkan investor nasional untuk pembangunan IKN. Selain itu, investasi IKN tidak dapat meningkat karena karakteristiknya infrastruktur publik, sementara publiknya belum ada.
“Jika pun ada, tidak bakal sampai 5 juta penduduk. Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun,” ucap Suryadi.
“Oleh karena itu, siapapun kepala OIKN definitif akan berat bisa memenuhi target, karema masalah utamanya bukan pada pejabatnya, tapi dasar kebijakan yang sejak awal bermasalah,” tutur dia menegaskan.
