Tak sedang bercanda, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin, mengkritisi gencarnya pembangunan jalan tol. Rakyat lebih butuh transportasi umum berbiaya murah.
“Ini kan yang dibangun jalan tol, ya enak bagi yang punya mobil. Kemarin saya ketemu tukang becak. Dia bilang, saya bayar pajak, pajaknya dibuat untuk membangun tol. Lho, kok saya enggak bisa menikmati tol,” ujar Cak Imin saat berkampanye di Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/12/2023).
Dia menjelaskan, ketentuan pembangunan yang merata bukan hanya dinikmati oleh sebagian orang tapi dinikmati oleh seluruh masyarakat. Itu yang disebut keadilan, kesamarataan, kesetaraan. “Itu bisa dilakukan soalnya cuma satu, AMIN nomor satu menang pemilu. Sanggup bantu menangkan AMIN,” kata Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Negara maju, lanjut Cak Imin, bukan disimbolkan dengan program-program megah atau mentereng. Hanya sekedar unjuk kegagahan. Namun, negara disebut maju ketika dompet rakyatnya terisi, seluruh kebutuhannya murah, dan punya tabungan.
“Jangan kayak orang Bekasi, di sini mal-nya banyak, megah-megah. Tapi cuma lihat sambil muter. Jalan-jalan ke mal, muter aja. Terus anaknya bilang ‘cuma lihat-lihat doang bu’. Lah iyo, orang dompetnya kempes,” kata Cak Imin.
Gus Imin menegaskan, tugas pemerintah adalah memberi sarana agar rakyat punya pekerjaan yang positif, sehingga isi dompet pun tebal. Penghasilan masyarakat mencukupi bahkan bisa menabung untuk masa depannya.
“Gimana caranya punya tabungan? Kesehatan harus murah semurah murahnya. BPJS dievaluasi supaya tidak sewenang-wenang dan ngantri bahkan kalau perlu sebaik-baiknya pelayanan, jadi biaya murah,”tandasnya.
Bisa jadi kritik Gus Imin ini diarahkan kepada Presiden Jokowi yang gencar membangun jalan tol. Panjang jalan tol yang dibangun dan sudah beroperasi di era Jokowi, mencapai 1.713,83 kilometer. Atau setara 65 persen dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia.
Biaya untuk membangun jalan di era Jokowi juga tidak murah. Merujuk data Rencana Strategis (Renstra) KemenPUPR, pendanaan penyelenggaraan jalan sepanjang 2015-2023, mencapai Rp489,31 triliun. Sayangnya, gencarnya pembangunan jalan tol belum efektif mendongkrak pemerataan ekonomi.
Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mencatat, biaya logistik di Indonesia mencapai 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Jauh di atas Jepang yang hanya 8 persen, Taiwan 9 persen, Malaysia 13 persen, China 14 persen, dan Thailand 15 persen. Artinya, gencarnya pembangunan jalan tol yang mahal itu, belum optimal menurunkan biaya logistik.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)