Setelah pembahasan panjang, PT Hutama Karya (Persero) akhirnya mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp1,73 triliun. Tapi bukan dana cash tapi lahan di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten dan Plaju, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel).
“Hutama Karya juga direncanakan mendapat PMN Non-Tunai berupa lahan di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten sebesar Rp1,8 triliun dan di Plaju, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan sebesar Rp122 miliar,” ujar Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto dalam rapat dengan Komisi XI DPR secara daring di Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Khusus lahan di Karawaci, kata Budi, berada di kawasan mahal atau prime area yakni Lippo Karawaci. Rencananya, Hutama Karya menjadi master developer di Lippo Karawaci dengan luasan lahan sekitar 17,3 hektare. Sedangkan lahan di Plaju, Sumsel, luasnya sekitar 20,1 hektare.
“PMN yang berasal dari Barang Milik Negara ini sebenarnya sudah dibahas, tetapi peraturan pemerintahnya belum keluar. Mudah-mudahan pada tahun ini bisa terbit peraturan pemerintahnya, sehingga bisa kami terima dan memperkuat permodalan kami di bidang properti,” ujar Budi.
Dengan PMN nontunai ini, Budi meyakini akan tercipta multiplier effect yang mampu mendongkrak perekonomian setempat. Bagi perusahaan, PMN ini bisa meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan, serta meningkatkan kapasitas usaha perusahaan.
Sedangkan manfaat bagi pemerintah adalah menjadikan aset idle menjadi produktif/mengurangi beban pemeliharaan, serta kontribusi fiskal dan pajak. Manfaat bagi masyarakat yakni mengembangkan produk seperti properti dan penciptaan lapangan kerja.
Bisa jadi, Hutama Karya ini termasuk BUMN yang dimanja karena bergelimang PMN. Sejak 2015 hingga 2024, Hutama Karya mendapatkan suntikan PMN senilai Rp131,14 triliun.
“Secara keseluruhan total penyerapan PMN sampai 25 Mei 2024 sebesar Rp 91,85 triliun, dari total Rp 131,14 triliun yang telah diterima perusahaan atau setara 69,5 persen,” kata Budi.
Namun ternyata tidak seluruh dana PMN itu terserap. Sebagian besar PMN yang belum terserap adalah yang baru diterima Desember 2023 dan April 2024. Di antaranya dana PMN 2024 sebesar Rp13,42 triliun yang dialokasikan untuk penyelesaian Tol Palembang-Betung. Sebelumnya, proyek tol ini digarap PT Waskita Karya (Persero/WSKT) Tbk.
Secara keseluruhan, ruas tol tersebut membutuhkan investasi sebesar Rp15,47 triliun. Untuk melengkapi kebutuhan tersebut, pihaknya meminta PMN sebesar Rp1 triliun.