Bisnis

Hindari Krisis, Ekonom Sarankan Tim Ekonomi Fokus Komoditas

Senin, 03 Okt 2022 – 19:40 WIB

Kontribusi besar sawit terhadap perekonomian Indonesia.

Tahun depan, ancaman resesi ekonomi global semakin sulit dihindari. Pemerintah disarankan lebih berpihak kepada komoditas unggulan. Salah satunya industri sawit.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad mendorong pemerintah segera memberlakukan regulasi pro komoditas di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat. Terutama lonjakan harga komoditas pangan dan energi, menjadi tantangan bagi perekonomian nasional.

“Sebenarnya, Indonesia bisa selamat dari resesi karena diuntungkan. Dengan adanya kenaikan harga komoditas global, sehingga menambah pendapatan negara,” kata Tauhid dalam sebuah diskusi virtual yang diselenggarakan Forum Jurnalis Sawit (FJS) di Jakarta, Senin (3/10/2022).

Dia masih meyakini bahwa ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), berkontribusi besar terhadap devisa negara.

Tauhid benar. Kuartal I-2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor CPO berkontribusi Rp112,82 triliun terhadap perekonomian Indonesia. Angka ini setara 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ironisnya, masih ada sejumlah kebijakan yang justru membatasi kegiatan ekspor CPO. “Sebut saja bea keluar, pungutan ekspor, domestic market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO), persetujuan ekspor, dan flush out. Harusnya, seluruh hambatan itu dikurangi atau bahkan dihapus,” ungkap Tauhid.

Pandangan senada disampaikan ekonom Universitas Airlangga, Rossanto Dwi Handoyo bahwa pemerintah perlu mewujudkan adanya platform neraca komoditas (NK). Harus diakui, mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi produk komoditas unggulan seperti batubara dan CPO.

“Dengan adanya neraca komoditas, bisa menjadi acuan data dan informasi yang mampu menjabarkan tentang situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional, seperti CPO dan batu bara. sekaligus sebagai data dan informasi proyeksi pengembangan industri nasional,” paparnya.

Kata Rossanto, melalui NK akan lebih mudah untuk menentukan seberapa besar kebutuhan CPO untuk minyak goreng dalam negeri, sehingga target ekspor sehingga berbagai regulasi pro dan kontra seperti DMO dan DPO bisa dihindari.

“Kebijakan sebagai upaya transparansi ini bermanfaat karena memberikan kepastian waktu bagi waktu bagi eksportir sawit, mendorong penyederhanaan tata niaga kelapa sawit di Indonesia yang kini masih terkesan tumpang tindih,” kata Rossanto.

Rossanto menyarankan agar penyusunan NK dikebut, mengingat perekonomian Indonesia akan menghadapi tekanan ekonomi global pada 2023. Potensi resesi dunia menguat setelah sejumlah negara gagal mengatasi inflasi tinggi. Ditambah lagi, tren kenaikan suku bunga acuan dari bank sentral negara-negara maju.

Faktor lain, kata Rosanto, ekonomi China yang terjun bebar, serta pertumbuhan ekonomi dunia yang diprediksi mandek di tahun depan. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan diversifikasi pasar ke Uni Eropa.

“Saat ini, China, Pakistan dan India merupakan pasar terbesar CPO Indonesia. Namun akibat banyaknya kebijakan yang tumpang tindih membuat harga CPO dan target pengiriman sulit diterapkan,” ungkapnya.

Karena itu, Pemerintah Indonesia perlu berjuang habis-habisan di WTO agar CPO bisa masuk ke Eropa. Pasar Eropa, meski tidak besar, namun menjadi indikator perdagangan dunia.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button