Jumat pekan lalu (19/8/2022), Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan menyebut harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar naik pekan ini. Ternyata, informasi itu tak terbukti alias hoaks.
Disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, menerangkan bahwa pemerintah belum akan menaikkan harga BBM bersubsidi, baik Pertalite atau Solar hingga akhir pekan ini.
Kata Menteri Arifin, rencana tersebut masih digodok di lingkup kementerian bidang perekonomian. “Belum Minggu ini, Pak Joko Widodo meminta supaya dihitung benar-benar agar bisa menjaga daya beli masyarakat,” kata Menteri Arifin kepada wartawan di Aula Damar Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/8/2022).
Sejumlah menteri ekonomi dijadwalkan mengadakan rapat terbatas pada sore ini. Hasil rapat tersebut rencananya akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. “Presiden yang nantinya akan memutuskan mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata dia.
Saat ditanya kisaran kenaikan harga BBM bersubsidi, Menteri Arifin berkelit. Dia mengatakan, Kementerian ESDM akan mendukung adanya penambahan kuota Pertalite sebanyak 5 juta kilo liter (kl). Karena, penyerapan BBM bersubsidi sudah mencapai 81 persen dari total kuota 23,5 juta kl hingga akhir tahun.
“Kami upayakan akan menambah sekitar 5 sampai 6 juta kilo liter. Pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Komisi VII juga minta penambahan kuota,” ujar Menteri Arifin.
Mengingatkan lagi, saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin melalui daring, Jumat (19/8/2022), Menko Luhut dengan tegas menyebut kenaikan harga BBM subsidi bakal diumumkan oleh Presiden Jokowi pada pekan depan, atau pekan ini.
“Mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan demikian karena harga BBM kita termurah sekawasan dan itu beban untuk APBN,” kata Menko Luhut.
Untuk itu, Menko Luhut meminta masyarakat untuk bersiap-siap kalau nantinya Presiden Jokowi jadi menaikkan harga Pertalite dan Solar. Alasan kenaikan, karena anggaran subsidi bengkak hingga Rp502 triliun yang sangat membebani APBN.
