Pemerintahan Jokowi serius dalam mengembangkan hilirisasi kelapa sawit. Khususnya industri biodiesel dengan meningkatkan pencampuran biodiesel dari B30 menjadi B35. Bahkan ada rencana digenjot menjadi B100.
Untuk mewujudkan program B35 ini, Chief Executive Officer (CEO) PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), Santosa menyebut perlu 12 juta ton minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Dampaknya, produksi CPO dalam negeri banyak tersedut untuk program ini.
“Untuk program B35, tiap tahunnya butuh 12 juta CPO. Terus untuk bahan makanan baik konsumer atau B2B (business to business) kita kira-kira 8 juta, berarti 21 juta ton. Sedangkan produksi Indonesia hanya 51 juta ton,” kata Santosa, dikutip Sabtu (24/2/2024).
Informasi saja, progam B35 adalah mencampur biodiesel dari Fatty Acid Methyl Ester (FAME) minyak kelapa sawit sebesar 35 persen ke dalam komposisi bahan bakar minyak (BBM) solar.
Pada awal 2023, pemerintah menaikkan kadar biodiesel dari yang sebelumnya B30 menjadi B35. Hal tersebut tentu membuat jatah minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk ekspor menjadi berkurang karena penggunaan untuk domestik bertambah.
Terkait wacana penaikan B35 menjadi B100, menurut Santosa, perlu dihitung ulang. Pasalnya, biaya produksinya untuk bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan ini, cukup mahal.
“Pasti setidaknya butuh 36 juta ton per tahun untuk menghasilkan B100 itu. Dengan begitu nantinya porsi ekspor CPO akan terus turun,” kata dia
Dengan menurunnya porsi CPO untuk dieskpor, maka tentunya akan berdampak juga pada berkurangnya anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) untuk subsidi biodiesel yang ditopang oleh pungutan ekspor.
“Kalau enggak ada ekspor, nanti yang nombok siapa? Buat saya hitungan ini saja, secara ekonomis begitu. Kecuali kalau harga sawitnya sedang jatuh sekali,” ujarnya.
Wacana program B100 mulanya diusung capres nomor urut 02, Prabowo Subianto. Prabowo optimistis Indonesia bisa mencapai swasembada energi dengan B100 untuk solar dan etanol 100 persen (E100) untuk bensin.
Optimisme itu muncul karena Indonesia saat ini bergantung kepada impor minyak mentah dan BBM untuk kebutuhan dalam negeri. Lantaran minimnya produksi hulu migas yang mengalami penurunan alamiah (natural decline).